Gubernur Sumatera Barat: Anies Baswedan Akan Temui Jokowi

GenPI.co - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah blak-blakan mendukung rencana Anies Baswedan mengomunikasikan kembali soal penghapusan honorer dengan pemerintah pusat.

Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling berwenang karena menjabat sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Pasalnya, kata Mahyeldi Ansharullah, penghapusan honorer menjadi salah satu pembahasan pada pertemuan APPSI di Bali pada 9-11 Mei 2022 lalu.

BACA JUGA:  Kajian Gus Baha, 2 Hewan Ini Paling Keramat, Jangan Sakiti

"Menjadi keputusan bersama gubernur se-Indonesia untuk mengomunikasikannya dengan pemerintah pusat," jelas Mahyeldi di Padang, Rabu (22/6/2022).

Mahyeldi Ansharullah juga mengungkapkan rencana Ketua APPSI Anies Baswedan membawa sejumlah gubernur untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan MenPAN-RB.

BACA JUGA:  Kajian Gus Baha: Jangan Terlalu Banyak Berdoa Bisa Bahaya

Menurut Mahyeldi, rombongan yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan membahas kebijakan tersebut dan bisa mempertahankan tenaga honorer.

"Namun, apa pun hasil keputusan dari pertemuan APPSI dengan pemerintah pusat itu nanti, Pemprov Sumbar akan mengikuti sepenuhnya," jelas Mahyeldi.

BACA JUGA:  Nasibnya Sangat Istimewa, 3 Zodiak Ini Jago Mencari Cuan

Mahyeldi mengakui penghapusan honorer pada 2023 pasti berefek pada kinerja pemerintahan, karena jumlah pegawai non-ASN di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 12 ribu orang.

Apalagi, menurut Mahyeldi, belum lagi efek dominonya, karena honorer rata-rata telah berkeluarga, sehingga dampak penghapusan bakal dirasakan oleh keluarga mereka.

"Dampaknya akan sangat besar, maka kami berupaya mencarikan solusi untuk meminimalkan efek itu. Solusi itu sebagai langkah antisipasi, jika rencana tersebut tetap dilaksanakan," jelas Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, antisipasi yang dilakukan Pemprov Sumbar untuk merespons penghapusan honorer, antara lain dengan memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan analisis jabatan dan beban kerja pegawai.

Mahyeldi menilai, kajian itu akan menjadi dasar bagi OPD untuk melakukan penataan dan redistribusi PNS, terutama guru dan tenaga kesehatan agar ketika honorer dihapuskan, pelayanan dan kerja pemerintahan tidak terlalu terganggu.

"Dengan dasar itu pula tenaga PNS, seperti guru yang sebelumnya mengambil jam mengajar di sekolah swasta, akan difokuskan ke sekolah negeri.
Melalui kebijakan itu, maka akan terbuka ruang bagi guru honorer untuk masuk di sekolah swasta," beber Mahyeldi.

Peluang lain yang bisa menampung tenaga honorer adalah di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Namun, untuk BLUD ada syarat khusus yang dibutuhkan terkait profesionalitas.

Sementara itu, honorer tenaga teknologi informasi (TI) kemungkinan bisa dipertahankan karena memiliki keahlian khusus. Sebab, apabila mereka dirumahkan akan berisiko terhadap tugas pemerintahan.

Namun, peluang kerja itu juga memiliki syarat karena pengadaannya akan menyatu dalam pengadaan barang dan jasa.

"Kami juga akan tetap mendorong honorer untuk mendaftar CPNS dan diprioritaskan untuk PPPK. Kami juga akan mempersiapkan pelatihan dan peningkatan keahlian bagi honorer agar nanti bisa mencari pekerjaan lain," Mahyeldi. (Ant)