Perjuangkan Nasib Semua Driver Ojol, Presiden Jokowi Harus Bisa Penuhi Janji

GenPI.co - Koordinator Aksi Koalisi Ojek Online Nasional Kang Mas Lutfi mengatakan driver ojek online (ojol) menginginkan payung hukum yang jelas untuk profesi.

Sebelumnya, driver ojol menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

Dia mengatakan massa aksi menginginkan payung hukum agar profesi ojol mempunyai legalitas.

BACA JUGA:  Driver Ojol Demonstrasi di DPR RI, Minta Tarif Balik Jadi Rp 9.600 Per Kilometer

Sebab, legalitas profesi menjadi permalasahan yang belum selesai dari dahulu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah berjanji untuk memberikan legalitas atau payung hukum untuk ojol.

BACA JUGA:  Terima Massa Aksi Ojol, Komisi V DPR RI Bakal Perjuangkan Tuntutan

"Namun, hal itu belum terealisasi," kata dia di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Lutfi menyatakan driver menginginkan agar status ojol dilegalkan seperti profesi lain.

BACA JUGA:  Tarif Ojol Naik Berlipat-lipat, Sekjen MTI Sebut Tidak Transparan

"Sebab, kadang-kadang masih dianaktirikan," terangnya.

Sementara itu, Lutfi juga mengaku kecewa dengan keputusan Kementerian Perhubungan yang menunda kenaikan tarif ojol.

Lutfi menyebutkan jika tarif ojol naik, seharusnya kenaikan harga BBM juga ditunda.

Di sisi lain, dia turut berharap pemerintah mengembalikan kembali tarif Rp 9.600 per kilometer seperti awal.

"Kalau dalihnya tarif ojol ditunda karena rakyat lagi susah, ya, seharusnya BBM juga ditunda dengan alasan yang sama. Sebab, ojol juga rakyat," tutur dia.(*)