Demo BEM Nusantara di Patung Kuda, Tolak Harga BBM dan RKUHP

GenPI.co - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (1/9).

Koordinator BEM Nusantara Ahmad Faruuq mengatakan demonstrasi kali ini membawa isu soal BBM dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Faruuq mengatakan subsidi harga BBM yang belum tepat menyebabkan pembengkakan pada kebijakan alokasi uang negara.

BACA JUGA:  GMNI Lakukan Aksi Demonstrasi, Semua Teriak Tolak Kenaikan Harga BBM

Oleh karena itu, dia menilai menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini mash belum tepat.

"Sebab, akan menurunkan daya beli masyarakat, menaikkan inflasi, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai bangkit," ucap dia di lokasi, Kamis (1/9).

BACA JUGA:  Disambut Demo di Papua, Jokowi Tuntaskan Masalah Lahan di Sentani

Faruuq juga menyatakan kenaikan harga BBM dirasa kurang tepat karena keadaan bangsa Indonesia yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi covid-19.

Selain itu, dia juga menyoroti RKUHP yang dinilai terdapat rentetan pasal-pasal bermasalah dan kontroversial.

BACA JUGA:  Polisi: Demonstrasi Hari Ini Berjalan Tertib dan Lancar

"Substansinya justru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat, maraknya kriminalisasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan merusak sistem demokrasi," tuturnya.

Dia mencontohkan beberapa pasal yang dianggap bermasalah, sepert pasal 218 dan pasal 219 RKUHP terkait penghinaan Presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan hal tersebut, Faruuq menyatakan BEM Nusantara mengambil sikap sebagai berikut:

1. Menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi karena akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

2. Menuntut Presiden RI untuk mengumumkan bahwa harga BBM bersubsidi tidak jadi dinaikkan.

3. Menuntut pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi dan menindak tegas penyelewengan penyaluran.

4. Menuntut pemerintah untuk transparansi distribusi kuota BBM subsidi kepada masyarakat sehingga menjadi tepat sasaran.

5. Menuntut pemerintah agar melakukan realokasi anggaran dari kementerian atau lembaga untuk difokuskan pada BBM.

6. Menuntut pemerintah segera merumuskan road map jangka panjang transisi energi fosil ke energi terbarukan yang ramah lingkungan.

7. Menuntut pemerintah dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP yang dinilai tidak pro terhadap demokrasi dan kepentingan rakyat.(*)