Pos Pengaduan Pj Gubernur DKI Heru Budi Tuai Kritik, Disebut Belum Matang

GenPI.co - Pengamat politik Zaki Mubarak mengomentari posko pengaduan masyarakat yang tetap dilanjutkah oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Seperti diketahui, posko pengaduan tersebut sudah ada sejak zaman Presiden RI Jokowi dan Komisaris Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Zaki menilai posko pengaduan yang diteruskan Heru Budi tidak efektif.

BACA JUGA:  Jakarta Islamic Center Kebakaran, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono Langsung Bergerak

"Untuk lebih efektif harus dimatangkan dulu, tidak boleh asal grusa-grusu," ujar Zaki kepada GenPI.co, Sabtu (22/10). 

Zaki meminta Heru Budi untuk merumuskan model kerjanya, lalu mempersiapkan tim analis yang kredibel dan tempat layak.

BACA JUGA:  Antisipasi Musim Hujan di Jakarta, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono Angkat Bicara

"Menurut saya, sistem pengaduan yang sudah ada (JaKi, red), lanjutkan saja," tambahnya. 

Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyebut, tugas Heru hanya tinggal menyempurnakan hal-hal yang dirasa masih kurang.  

BACA JUGA:  Pengamat Minta Heru Budi Hentikan Pembahasan APBD Perubahan, Rawan Digugat

"Pelayanan yang hanya satu jam (07.30-08.30, red) juga dasarnya apa? nggak jelas," tegasnya.

Menurutnya, jam tersebut tidak efektif terlebih Jakarta dikenal sebagai kota yang macet.

"Zaman gini, ya, seharusnya hotline 24 jam. Jadi, sebaiknya jangan asal beda tapi malah ngawur," jelasnya.(*)