Manuver Jokowi Dapat Dukungan dari Pengamat Kebijakan Publik

25 Desember 2022 16:58

GenPI.co - Manuver yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan dari pengamat kebijakan publik Sugianto.

Sugianto mendukung keinginan Jokowi untuk mengakhiri kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022.

Menurutnya, rencana tersebut sangat tepat karena kondisi pandemi di Indonesia sudah melandai hingga hal tersebut sudah tidak menjadi urgensi lagi.

BACA JUGA:  Tonton Langsung Timnas Indonesia, Jokowi Singgung Protokol Keamanan

“Sangat tepat keputusan Presiden mencabut aturan PPKM. Kan sekarang pandemi sudah berkurang sekali dan itu menjadi alasan pemerintah mencabut aturan tersebut. Sejauh ini masyarakat sudah banyak melakukan vaksin, otomatis imunitas sudah kuat kan,” kata Sugianto dari rilis yang diterima GenPI.co, Minggu (25/12).

Menurut Sugianto, ada beberapa pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mencabut peraturan PPKM ini.

BACA JUGA:  Adian Napitupulu: Reshuffle Jadi Hak Prerogatif Presiden Jokowi

Di antaranya jumlah orang yang melakukan vaksinasi sudah banyak dan pertimbangan ekonomi nasional menjelang tahun 2023 yang diprediksi akan terjadi resesi.

“Pada dasarnya keputusan pemerintah ini sudah melalui pertimbangan, baik vaksinisasi maupun peningkatan ekonomi nasional, khususnya ekonomi masyarakat kecil. Dampak dari pandemi covid itu sangat besar, termasuk pada arah pembangunan bangsa,” ujarnya.

BACA JUGA:  Demokrat Minta Jokowi Serius Wujudkan Sportivitas Pemilu 2024

“Saya melihat pencabutan aturan ini akan berpengaruh besar buat ekonomi nasional ke depan. Di akhir tahun ini sesuai data pemerintah kan ada pergerakan puluhan juta orang yang mudik merayakan Natal dan Tahun Baru 2023, artinya potensi perputaran uang semakin tinggi dan itu sangat baik buat ekonomi negara,” jelasnya.

Atas dasar itu, Sugianto mengaku heran dengan orang-orang yang mengkritisi rencana Presiden Jokowi mencabut aturan PPKM.

Pasalnya, kata Sugianto, keputusan Presiden pasti sudah melewati berbagai kajian dan pertimbangan, jadi tidak sekedar mencabut.

“Kalau ada yang masih mengkritik rencana Presiden mencabut aturan PPKM ini, berarti ada kesalahan dalam cara berpikir mereka, toh sekarang tidak lagi menjadi pandemi tapi sudah menjadi endemi,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX Lucy Kurniasari mengatakan, rencana Presiden mencabut aturan PPKM sangat berdampak besar bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha kecil.

Selain itu, gairah perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena pandemi akan bangkit kembali dan membuka potensi peningkatan investor asing.

“Presiden (Jokowi, red) harus berani menyatakan. Hal itu diperlukan agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023,” kata Lucy.

Pencabutan aturan PPKM ini menjadi pintu masuk Pemerintah dalam menguatkan ekonomi nasional, kata Lucy. Di mana tahun depan ada ancaman terjadi resesi ekonomi global yang bisa kembali memporak-porandakan ekonomi Indonesia.

“Harapannya Indonesia dapat terbebas dari dampak resesi yang diperkirakan terjadi tahun 2023. Indonesia setidaknya dapat terhindar dari situasi ekonomi yang tidak menentu itu,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi berencana menerbitkan keputusan presiden (Keppres) yang berkaitan dengan menghentikan pemberlakuan pembatasan mobilitas masyarakat.(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Cosmas Bayu

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co