GenPI.co - Pengangkatan guru lulus passing grade (PG) sebagai prioritas satu (P1) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja alias PPPK Guru 2022 hingga saat ini masih gelap.
Seharusnya, jadwal pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2022 ditetapkan 2-3 Februari 2023.
Sementara itu, portal informasi seleksi PPPK guru 2022 di laman gurupppk.kemdikbud.go.id, hingga Rabu (22/2/2023) pagi masih menampilkan tulisan
"Pengumuman Hasil Seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut".
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan bahwa sebelumnya ada pertemuan dengan Kemendikbudristek pada 9-11 Februari 2023.
Namun, Suharmen mengaku belum mendapatkan laporan hasil pertemuan tiga hari tersebut.
"Tanggal 9 sampai 11 kemarin, BKN diundang Kemendikbudristek untuk melakukan pengolahan hasil seleksi PPPK guru," kata Suharmen kepada JPNN.com, Senin (13/2/2023).
Sementara itu, Ketua Persatuan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso Jufry menilai pemerintah hanya pintar berbicara.
Menurut Jufry, bahwa di awal-awal begitu semangat gembar-gembor program 1 juta PPPK guru.
Ironinya, masuk tahun ketiga malah makin kelihatan tidak siapnya pemerintah.
"Honorer dibuai dengan janji jadi ASN PPPK, faktanya 1 juta PPPK hanya seperti mimpi di negeri dongeng," jelas Jufry kepada JPNN.com, Selasa (22/2/2023).
Menurut Jufry, bahwa sebagian besar honorer menebak tidak ada kekompakan di panitia seleksi nasional (Panselnas) calon aparatur sipil negara (CASN).
Sebenarnya, kata Jufry, keterlambatan dalam proses pengangkatan PPPK guru 2022 ini kuncinya pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Mendikbudristek Nadiem Makarim terlalu bernafsu dengan program 1 juta PPPK guru, tetapi tidak menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah," ungkap Jufry.
Anehnya, Menurut Jufry, Presiden Joko Widodo juga seolah-olah cuek dengan kegagalan Nadiem Makarim dalam program 1 juta PPPK guru ini.
"Namanya sudah telanjur sayang, meski menterinya enggak berhasil tetap dilindungi, enggak ada kata reshuffle," ujarnya.
Menurut Jufry, seharusnya menteri yang hanya pintar bicara, tetapi kerjanya lambat harus masuk kotak reshuffle.
Jufry pun mengingatkan, bahwa jangan sampai PPPK guru 2022 terkatung nasibnya bertahun-tahun.
"Akankah terulang seperti tahun 2019 sampai menunggu 2 tahun untuk diangkat secara resmi menjadi PPPK, apalagi ini sudah masuk tahun politik," tutur Jufry.
"Katanya Mas Nadiem ada di belakang guru honorer? Siap membela. Mengapa sekarang pengumuman hasil seleksi PPPK guru belum ada juga? Jangan sampai ditunda dua tahun lagi," imbuhnya. (JPNN/GenPI.co)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News