GenPI.co - Saat ini, Jawa Tengah menghasilkan 5,7 juta ton sampah per tahun atau 15.671 ton per hari. Di sisi lain, provinsi itu hanya mampu mengurangi 4,71 persen dari jumlah tersebut melalui kekuatan 1.562 Bank Sampah, 144 TPA 3 R dan 542 Rumah Rosok yang dimilikinya.
Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Selasa (8/10) di Semarang. Karena itu, pelaksaan Kongres Sampah yang digelar 12-13 Oktober ini di Desa Wisata Kesongo, Kecamatan Tuntang dirasa penting.
BACA JUGA: Titipkan Sampahmu yang Bisa Didaur Ulang di Dropbox Waste4Change
"Ide-ide yang berserakan soal sampah itu kami tata dulu sejak sebelum pelaksanaan Kongres Sampah. Soal plastik misalnya. Eh, kamu itu penyumbang sampah besar. Yang industri kresek sudah bilang mereka menyumbang sampah plastik hanya sebesar 6 persen. Selebihnya multilayer, lebih berbahaya karena tidak bisa diolah. Yang begini kami minta disistematisasi," katanya.
Ganjar juga mengemukakan alasan lain mengapa Kongres Sampah mendesak diselenggarakan. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan sistematika sederhana mencakup persoalan sampah di hulu.
Persoalan ini harus dipecahkan meliputi perilaku masyarakat, di hilir yang mencakup pemanfaatannya dan di antara keduanya terdapat pengelolaan.
Di samping itu, Kongres Sampah akan membentuk komisi khusus beranggotakan akademisi, birokrat, masyarakat dan aktivis. Mereka akan mengidentifikasi dan mengeluarkan keputusan terkait beberapa persoalan itu.
"Dari itu saya mengharapkan dari Kongres Sampah ini akan ada keluaran, ada yang fokus menangani perilaku masyarakat yang mesti berubah, ada yang fokus regulasi, harus ada tempah sampah misalnya atau ada solusi lain. Teknologi sampah yang sudah ada akan bermanfaat jika perilaku kita sudah tertata," katanya.
BACA JUGA: Miris, Pantai Pink Komodo Dipenuhi Sampah Botol Bir
Diakui Ganjar, mengatasi sampah bukanlah pekerjaan ringan. Dia berkaca pada Kongres Sungai yang telah berjalan selama empat tahun ini. Kegiatan itu adalah manifestasi gerakan penyadaran bahwa sungai merupakan salah satu bagian terpenting negara maritim bukanlah sekadar tempat pembuangan akhir yang akhirnya dipunggungi.
Dari Kongres Sungai tersebut lahirlah Sekolah Sungai di beberapa daerah di Jateng. Minimal dengan itu, kebersihan sungai dijaga dan mengedukasi masyarakat untuk merawatnya.
"Saya tidak bisa memprediksi sampai berapa tahun akan dilakukan tapi gerakan harus kita dorong dan perilaku kita tanamkan. Kalau saya ngobrol dengan beberapa Pemerintahan, Jepang misalnya saya tanya mereka saja butuh waktu 50 tahun untuk mengubah perilaku warganya. Maka dalam kongres ini kita undang seluruh daerah agar bareng-bareng mewujudkan spirit ini," katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News