GenPI.co - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan solusi mengenai polusi udara di wilayah Jabodetabek yang merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo.
Ridwan Kamil menyebut ada 10 sampai 12 rencana aksi multidimensi kementerian, lembaga, dan tiga pemerintah provinsi.
"Semua bergerak sama-sama menyelesaikan persoalan polusi udara di Jabodetabek," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (20/8/2023).
Rencana aksi tersebut ialah mengevaluasi polusi yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan polusi partikel halus sebesar 25 persen.
"Evaluasi nantinya akan dikaji Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harus secara ilmiah," tuturnya.
Selain itu, evaluasi jumlah kendaraan yang polusi partikel halusnya mencapai 75 persen.
Selanjutnya, pengurangan mobilitas dengan menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Menurut Ridwan Kamil, pegawai negeri sipil (PNS) di Jabar sudah melaksanakan 3 hari ke kantor dan 2 hari di WFH, serta 4 hari ke kantor dan 1 hari WFH untuk jenis pekerjaan yang tidak berhubungan dengan publik.
Skema tersebut rencananya akan diterapkan pula di pemerintah daerah wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi).
"Seharusnya bisa permanen di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) karena menyumbang pergerakan ke Jakarta. Kita akan perkuat pekan ini untuk penerapan WFH," jelasnya.
Dia menambahkan, penerapan WFH tidak hanya untuk institusi pemerintah, tetapi juga sektor swasta di Bodebek.
"Rencana lainnya untuk mengurangi polusi di Jabodetabek adalah penguatan konversi kendaraan listrik," ucapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News