Surat Izin Demo Tak Akan Terbit Jelang Pelantikan Presiden

GenPI.co - Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian meminta agar jajarannya tak menerbitkan surat izin unjuk rasa jika hanya menimbulkan potensi kerusuhan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Tito menyatakan agar pihaknya melakukan pendekatan persuasif untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa. Pasalnya, jika demonstrasi digelar jelang pelantikan diyakini mengundang kelompok yang bertindak sebagai provokator sehingga aksi berpotensi ricuh.

BACA JUGA : Jelang Pelantikan, Presiden Jokowi Bertemu Pimpinan MPR

BACA JUGA : Jelang Pelantikan Presiden Jokowi, Keamanan Bakal Dua Kali Lipat

“Agar tidak kecolongan upaya aksi massa yang berujung kerusuhan, kepolisian akan melakan preventif dan penegakan hukum. Selain itu, kami juga tidak menerbitkan tanda terima unjuk rasa jika ada potensi kerusuhan.” ujar Tito saat menghadiri apel pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di Monas, Jakarta, Kamis (17/10).

Tito menambahkan untuk memaksimalkan pengawasan, kepolisian akan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi adanya potensi kericuhan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak melarang warga berunjuk rasa selama dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu masyarakat lain. Demikian pula dengan Kapolri juga tidak melarang warga menggelar menyuarakan aspirasinya di tengah fasilitas publik asalkan aksi tersebut berjalan tertib dan aman.

Tito mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan kelompok yang memobilisasi massa untuk ikut unjuk rasa. 

BACA JUGA : Pelantikan Presiden 2019, Nasir: Mahasiswa Belajar di Kampus Saja

"Kita ingin berikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa. Kumpulan massa mudah sekali untuk terprovokasi sehingga bisa berujung rusuh dan anarkistis," ujar Tito. 

Aparat keamanan Polri dan TNi menggelar apel bersama di Monas jelang persiapan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Dengan mengerahkan 30 ribu personel gabungan, pengamanan tersebut terjun ke lokasi objek vital efektif hari ini.