Inilah CAP, Upaya Mahal dalam Pengentasan Kampung Kumuh di DKI

GenPI.co - Salah satu anggaran di DKI Jakarta yang disorot oleh DPRD provinsi adalah  biaya konsultan kampung kumuh dalah pendekatan Communitiy action plan (CAP).  Anggaran yang mencapai Rp556 juta lebih untuk masing-masing Rukun Warga (RW) dinilai terlalu mahal.

Anggaran itu tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

BACA JUGA: Habis Lem Aibon, Terbitlah Konsultan Kampung Kumuh

CAP sendiri adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk menata 200 RW kumuh selama 5 tahun, dari 2017 hingga 2022. Program ini untuk mengatasi solusi masalah kekumuhan ini dicetuskan oleh Gubernur Anies Baswedan.

Dilansir dari ANTARA, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengatakan  pembenahan kawasan kumuh tersebut melibatkan empat tahap. Pada fase awal, masing-masing wali kota di wilayah DKI  mengidentifikasi wilayah prioritas untuk di tata.

Pendekatan CAP yaang kemudian disorot lantaran terlalu banyak makan anggaran berada pada tahap kedua.  Dalam implementasinya,pendektatan CAP itu  memanfaatkan konsultan dengan biaya mencapaiRp 556.112.770.

Dalam rinciannya, terdapat  biaya langsung untuk personel Rp475.800.000. Jumlah itu untuk menggaji tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya.

BACA JUGA: Ungkap Lem Aibon Rp 82 M, William Bakal Diseret ke BK DPRD

Sementara biaya langsung non personel sebesar Rp29.757.030. Dalam penjelasan, dana tersebut dimanfaatkan untuk laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD)

Dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas.

Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, Yuke Yurike mengaku terkejut dengan angka sebesar itu. Menurutnya, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.

"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa,coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya," ujar Yuke dalam keterangannya.(ANT)