GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merealisasikan janjinya untuk memberikan Gaji kepada para pengangguran lewat program Kartu Pra-Kerja.
Presiden Jokowi meminta program tersebut bisa diimplementasikan mulai tahun depan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran bisa merasakan manfaat dari program ini.
BACA JUGA: Gendong Anak Papua, Pak Jokowi Kagum Fotonya Sendiri
Targetnya akan ada dua juta pengangguran yang menerima gaji tersebut.
Meski belum difinalisasikan, tapi diperkirakan besaran gaji yang akan diterima para pengangguran sekitar Rp300-Rp500 ribu per bulan. Tentu akan ada persyaratan yang ditetapkan.
BACA JUGA: Belum 100 Hari, Pak Jokowi Mempercepat Reshuffle Kabinet Jika…
"Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta Kartu Pra-Kerja segera diimplementasikan tahun depan" kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) Kartu Pra-Kerja di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Menurut Jokowi, nantinya pengangguran yang memegang Kartu Pra-Kerja bisa memilih untuk mengikuti pelatihan menjadi Barista hingga profesi di bidang Animasi.
BACA JUGA: Prabowo Subianto Patriot Sejati, Gemuruh Tepuk Tangan Menggema…
"Misalnya Barista, Koki, Animasi, Desain Grafis, bahasa Inggris, Komputer, Teknisi, Programming, Coding," kata Jokowi.
Ada dua fokus yang disampaikan oleh Jokowi. Yang pertama adalah mempersiapkan angkatan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha.
BACA JUGA: 5 Ciri Warung Kuliner Memakai Jin Pelaris, Ini Kata Mbah Mijan
"Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur," bebernya.
Yang kedua, lanjut Jokowi adalah peningkatan keterampilan angkatan kerja eksisting agar semakin produktif dan berdaya. Apalagi mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah.
BACA JUGA: Pilpres 2024: NasDem Usung Anies Baswedan-Kang Emil, Keren Nggak?
"Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi juga berpesan ke menteri-menterinya mengenai Balai Pelatihan Kerja (BLK). Dia ingin fasilitas tersebut diberikan sesuai porsi yang ada, misalnya untuk para pencari kerja korban PHK yang ingin meningkatkan keterampilannya.
BACA JUGA: Ruben Onsu Bantah Pakai Pelaris, Ini 4 Tempat Pesugihan Tokcer
Dalam penyediaan layanan BLK, Jokowi juga meminta BUMN ikut berperan, di samping pihak swasta.
"Tolong diberikan juga kepada swasta, BUMN untuk BLK," terangnya.
Ada 2 juta orang yang akan menerima manfaat Kartu Pra-Kerja. Mereka akan mendapatkan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka. Dana yang bakal dianggarkan adalah sebesar Rp 10 triliun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News