GenPI.co - Momentum Hari Guru Nasional 25 November dinilai pas bagi guru honorer berdemo. Ruang kelas di sekolah ditinggalkan sejenak. Semua kompak mogok mengajar.
Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Nasional KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Didi Suprijadi. Alasan Didi sangat kuat. Menurutnya, ada tiga alasan yang membuat guru honorer layak berdemo.
BACA JUGA: Mas Nadiem Makarim, Guru Honorer Diimbau Tinggalkan Kelas Nih
“Pertama, persoalan status. Status guru honorer tidak jelas. Jangankan untuk menjadi PNS, guru honorer yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Red) tahap I 2019 sampai saat ini NIP- nya belum terbit,” terang Didi, kepada JPNN.com (GenPI.co Group), Kamis (12/11).
Poin kedua ,persoalan sertifikasi pendidikan. Guru yang profesional, menurut Didi harus dibekali sertifikat profesi. “Fakta di lapangan hampir seluruh guru honorer kesulitan mengikuti kegiatan sertifikasi,” tambahnya.
BACA JUGA: Mas Nadiem, Income Guru Honorer Kalah dari Driver Gojek loh
Belum lagi aturan sertifikasi melalui jalur PPG (pendidikan profesi guru) prajabatan mandiri. Biayanya dinilai sulit terjangkau guru honorer. Maklum, gaji guru honorer hanya ratusan ribu rupiah per bulan.
“Ketiga, persoalan kesejahteraan. Kesejahteraan guru honorer yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh guru honorer tidak mempunyai jaminan sosial,” terangnya.
Dari paparan Didi. Guru honorer yang bekerja di sekolah-sekolah negeri pun tidak mempunyai jaminan kesehatan, kematian, ketenagakerjaan dan jaminan hari tua.
"Perlu diketahui guru honorer kebanyakan usianya rata rata di atas 40 tahun, tetapi tidak ada satupun jaminan sosial yang dimiliki," ungkapnya.
Didi pun mengaku setuju dengan imbauan gerakan mogok mengajar secara nasional yang dilakukan guru honorer.
“Kalau mau mogok nasional mengajar sebaiknya di bulan ini karena bertepatan dengan bulan kelahiran guru dan ada even penerimaan CPNS 2019," kata Didi. (esy/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News