GenPI.co - Penggusuran bangunan dan tempat usaha warga di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (14/11), disorot banyak kalangan. Ada yang pro. Ada juga yang kontra. Bagi anak buah Anies, yang dilakukan di Sunter Agung bukan penggusuran, melainkan penataan kawasan.
"Kami sudah memberikan imbauan, surat peringatan tiga kali, menerima perwakilan warga di kantor hingga bertemu koordinator warga di tempat tinggal mereka," kata Syamsul kepada Antara, di Jakarta, Sabtu (16/11).
BACA JUGA: Pak Anies, Warga Korban Penggusuran Sunter Agung Kasihan Nih...
Ada dialog yang terjadi. Dalam tiap pertemuan, menurut Syamsul, warga meminta agar direlokasi ke tempat lain. Tujuannya, warga bisa tetap mandiri. Bisa usaha kembali.
Di sisi lain, pemerintah tidak mungkin mengorbankan fasilitas umum dan fasilitas sosial demi relokasi.
BACA JUGA: Warga Penggusuran Sunter Agung Marah, Gubernur Anies Ingkar Janji
"Kami menawarkan solusi agar mereka bisa direlokasi ke rumah susun, tetapi warga juga tidak mau," ujar Syamsul.
Bagi Syamsul, yang dilakukan pihaknya bukan penggusuran, melainkan penataan dan penertiban. Dari sudut pandangnya, bangunan-bangunan di Jalan Sunter Agung VIII melanggar ketentuan yang berlaku.
"Sebelum digusur lebar saluran hanya sekitar dua meter, tidak sesuai bentuk aslinya karena tertutup bangunan warga," jelas Syamsul.
Usai penertiban, warga meminta agar alat berat tidak lagi diaktifkan. Alasan warga, ingin membenahi puing-puing bangunan yang tersisa. Warga meminta waktu hingga Minggu (18/11).
"Saya sampaikan ayo kita turunkan sama-sama, dari mereka menurunkan dan kami membantu dengan Satpol PP dan PPSU, termasuk menurunkan barang-barangnya," jelas Syamsul.
Sementara itu, salah seorang sesepuh warga, Ahmad Dahri mengatakan pihaknya juga mendukung program pemerintah. Tapi, kebijakan yang didukung bukan penggusuran. "Kasihan warga, mereka di sini lebih dari 25 tahun," jelas Ahmad. (ant/dil/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News