Sri Mulyani: Indonesia Terendah di Asean untuk Kesetaraan Gender

GenPI.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa negara kehilangan potensi terbesarnya jika gagal memberdayakan perempuan. Oleh karena itu baik laki-laki maupun perempuan patut mendapatkan porsi yang seimbang di segala lini.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pada forumGetting Equal: Let’s Invest in Girls, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (10/12).

BACA JUGA: Ratusan Eselon III-IV Kementerian Sri Mulyani Hilang dari Orbit

“Terdapat stereotypingmengenai keterlibatan perempuan di berbagai hal yang sering tidak dianggap sebagai core. Kampanye Getting Equal: Let’s invest in Girlsini baik untuk digaungkan kepada seluruh pembuat kebijakan dari seluruh lapisan masyarakat,” ujar Suahasil.

Dilaporkan, kesetaraan gender dapat meningkatkan potensi produk domestik bruto (PDB). Di Indonesia, PDB tahunan berpotensi meningkat hingga USD 135 miliar pada 2025 dengan tercapainya kesetaraan gender (McKinsey, 2018). Namun saat ini, Indonesia berada di peringkat 116 dari 189 negara dalam Gender Inequality Index UNDP. 

“Peringkat ini lebih rendah dari negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan Thailand. Tiga indikator dalam indeks ini termasuk pembangunan SDM, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi dalam lapangan pekerjaan formal,” sambung Suahasil.

BACA JUGA: Dibilang Gunakan Barang Selundupan, Sri Mulyani Kasih Jawaban Ini

Dalam kesempatan yang sama, Dini Widiastuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia menekankan perlu perbaikan dan langkah positif yang dijalankan oleh semua pihak. Ia mengapresiasi kebijakan positif seperti perubahan batas usia perkawinan untuk anak perempuan menjadi 19 tahun yang dapat berdampak besar bagi kesetaraan gender dan pembangunan SDM. 

“Saat ini, anak perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun politik. Perkawinan terjadi pada 1 dari 7 anak perempuan berusia di bawah 18 tahun di Indonesia yang artinya juga mengganggu kegiatan bersekolah,” tegas Dini.

Partisipasi perempuan di politik pun tidak sebanding dengan laki-laki. Hanya ada 20,5 persen wakil perempuan di parlemen (DPR, 2019) dan 6 persen kepala daerah yang merupakan perempuan.(*)