Seleksi PNS dan PPPK dari Guru Honorer Harus Ketat, Ini Sebabnya

GenPI.co - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengkritisi sistem rekrutmen honorer di Indonesia yang serampangan terutama untuk tenaga guru.

Menurut Ramli, karena hal tersebut hasilnya kualitas pendidikan di tanah air jeblok.

BACA JUGA: Prabowo Subianto Dilarang Maju Pilpres 2024, Ini Alasan Analis...

"Bagaimana mutu pendidikan di Indonesia bisa meningkat, kalau yang direkrut bukan lulusan guru. Orang-orang yang tidak berlatar pendidikan guru disuruh ngajar hanya karena masih ada ikatan saudara," jelas Ramli dalam pesan elektroniknya, Kamis (6/2).

BACA JUGA: Prabowo dan Puan Bisa Keok Pilpres 2024 Jika Pasangan Ini Maju

Maka dari itu, IGI meminta pemerintah melakukan seleksi terhadap tenaga honorer, untuk direkrut menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan PNS.

Pasalnya, tanpa seleksi yang ketat justru hanya akan menimbulkan masalah baru, yaitu rendahnya kualitas guru Indonesia.

BACA JUGA: Rusia Mulai Kirim Roket S-400 ke India, Amerika Kalang Kabut...

Sementara lain, Ramli juga menyoroti jumlah honorer yang begitu besar, baik dari kalangan guru maupun non guru yang mengakibatkan Kementerian Keuangan akan kesulitan mengakomodir penggajiannya.

BACA JUGA: Ini Jadwal Pencairan Gaji ke-13 dan 14, Honorer K2 PPPK Semringah

Apalagi sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan rasa mulesnya terhadap beberapa janji kampanye Presiden Jokowi. 

Hal itu artinya keuangan negara sesungguhnya sangat terbatas.

BACA JUGA: Ternyata Ini yang Menghambat Honorer K2 Lulus PPPK...

Jika ditelusuri sebenarnya mayoritas dari honorer, terutama yang bukan guru direkrut, karena beberapa jalur misalnya jalur keluarga, tim sukses, atau pertemanan. 

Karena itu menurut Ramli, rekrutmen tenaga honorer menjadi PNS harus betul-betul selektif dengan mempertimbangkan dua hal.

BACA JUGA: Terharu! Prajurit TNI, Polisi dan Sekuriti Hormat ke Penjual Ikan

Pertama, pembobotan kualitas seperti jalur PNS pada umumnya. 

Kedua, pembobotan penghargaan terhadap pengabdian di mana IGI mengusulkan setiap satu tahun pengabdian, diberikan penghargaan 1% dari total pembobotan.

BACA JUGA: China Marah? Presiden Jokowi: Kepentingan Nasional Nomor Satu

"Kami tidak mau bermain-main secara politis hanya karena ingin disebut memperjuangkan honorer, kemudian memaksakan semua honorer, meskipun dengan kualitas yang tidak cukup untuk diangkat menjadi guru," pungkas Ramli.(*)