Habis Kesabaran, 51 Ribu Honorer K2 PPPK Siap Geruduk Istana

GenPI.co - Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan, bahwa puluhan ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berencana menggelar aksi demo besar-besaran. 

Menurut Titi, bahwa sekitar 51 ribu PPPK dari jalur honorer K2 akan turun ke jalan, jika hingga akhir Februari nanti peraturan presiden (perpres) tentang jabatan dan penggajian bagi mereka tak kunjung terbit.

BACA JUGA: Gubernur Anies Dituduh Berbohong, Sekda Akhirnya Mengakui...

"Saya akan lihat sampai akhir Februari ini. Kalau Perpres enggak turun juga berarti memang harus kembali turun jalan. Kasihan teman-teman kalau diundur-undur terus," beber Titi kepada jpnn.com, Sabtu (15/2).

BACA JUGA: Alhamdulillah... Ayu Ting Ting Persiapan Menikah

Menurut Titi, bahwa dirinya maupun PPPK dari honorer K2 mengacu pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI pada 20 Januari 2020. 

BACA JUGA: Mencekam... Virus Corona Berpotensi Hancurkan Singapura

Di mana pada raker itu mengemuka, bahwa selambat-lambatnya dua pekan dari 20 Januari 2020, Perpres PPPK akan diterbitkan.

Titi pun mengungkapkan, teman-temannya sudah nekat hendak turun ke jalan daripada banyak honorer K2 berakhir tanpa tanda jasa. 

BACA JUGA: Mengharukan Melihat Sikap Warga Natuna: Selamat Jalan...

"Kawan-kawan di bawah sudah mendesak saya terus, untuk keluarkan instruksi agar demo besar-besaran. Mereka rela jadi korban dianiaya aparat daripada meninggal sia-sia," ungkap Titi.

Menurut Titi, bahwa saat ini 51 ribu PPPK dalam kondisi stres tinggi. 

"Mereka sudah tidak bisa ditahan. Sudah cukup sabar menunggu janji-janji pemerintah," jelas Titi.

BACA JUGA: Jepang Hibahkan Kapal Pengawas Hakurei Maru, Indonesia Semringah

Menurut Titi, rencana menggelar aksi besar-besaran itu juga untuk menunjukkan bahwa PPPK bisa marah, sehingga isunya menjadi perhatian internasional dan membuat PBB ataupun pegiat hak asasi manusia turun tangan. 

Menurut Titi, PHK2I harus bertindak tegas.

"Setiap hari saya didesak untuk ambil sikap tegas. Saya tunggu sampai Februari ini. Kalau belum juga jelas kami siap meminta keadilan dan hak-hak kami," tandasnya.(*)