GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempersoalkan data invalid, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dipaparkan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Hal tersebut diungkapkan usai rapat gabungan dengan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
BACA JUGA: Malam Sebelum Meninggal, Ashraf Sinclair Ternyata Latihan Ini...
Rapat gabungan tersebut digelar oleh Komisi II, VIII, IX dan XI DPR dengan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Beserta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahri Idris.
BACA JUGA: 5 Zodiak Ini Bisa Bikin Lidah Bergoyang, Cocok Jadi Istri Idaman
Menurut Saleh, bahwa ia mengaku sudah mengamati lama persoalan di BPJS Kesehatan.
Bahkan sejak menjadi anggota DPR periode 2014-2019, dia melihat masalah fundamental soal data yang tidak jelas di Kemensos.
BACA JUGA: Nasib Honorer K2 Telantar, Ini Daftar 6 Masalah Utamanya...
"Tadi, Mensos dengan bangga menyatakan bahwa 96,8 juta data PBI, tetapi 30 juta di antaranya masih error (invalid-red). Bayangkan kalau ada 30 juta data PBI yang rusak, itu dana kapitasinya berapa yang dikeluarkan pemerintah. Berapa setiap bulan yang hangus tidak jelas di mana datanya," beber Saleh.
BACA JUGA: Tak Kuasa Melepas Ashraf Sinclair, BCL: It's Not Easy...
Sementara itu, DPR juga mempersoalkan adanya 19.9 juta jiwa Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III BPJS Kesehatan yang tidak terlayani, akibat kenaikan iuran dua kali lipat sesuai Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
BACA JUGA: Virus Corona Makin Ganas, China Bangun Pabrik Masker Dalam 6 Hari
"Kita persoalkan 19,9 juta yang sampai hari ini tidak terlayani negara, tetapi di sana ada 30 juta (invalid). Sekarang mensos bilang mau cleansing data dari waktu ke waktu, berapa lama lagi mau cleansing, sementara orang sakit naik terus," jelas politikus PAN tersebut.
Menurut Saleh, dia meminta pemerintah konsisten bahwa tidak boleh ada kenaikan iuran BPJS sebelum betul-betul datanya bersih.
BACA JUGA: 1 Ganjalan Ini, Membuat Honorer K2 Hanya Mimpi Jadi PNS
Hal ini menurutnya harus dibuktikan dengan pembersihan data.
"Karena tidak adil, kalau data tidak bersih ada orang yang dapat, orang miskin tidak. Sama sekali tidak adil. Ada orang miskin dan betul-betul butuh, tetapi tidak diberikan bantuan oleh negara dalam bentuk PBI," tegas legislator asal Sumatra Utara ini.
BACA JUGA: Virus Corona Tak Terkendali, 2 Dokter Ahli China pun Meninggal
Saleh pun dengan tegas mendesak Kemensos segera merampungkan proses pembersihan data PBI yang mencapai 30 juta yang invalid.
Sementara, cleansing tersebut tak boleh berlama-lama, karena rakyat butuh pelayanan kesehatan.
"Harus kasih batas waktu Kemensos membersihkan data ini. Jangan sampai dua tiga tahun. Sampai kapan ada kepastian bagi rakyat menunggu seperti ini," pungkas Saleh.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News