GenPI.co - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka kembali seluruh moda transportasi. Hal tersebut langsung menjadi polemik di tengah masyarakat luas.
Pembukaan moda transportasi yang dilakukan sejak Kamis (7/5) merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
BACA JUGA: Amerika Rontok Kena Virus Corona, Pidato Trump Bikin Merinding
Namun, hal tersebut tidak untuk semua orang. Ada kriteria khusus bagi mereka yang akan menggunakan moda transportasi umum. Antara lain yang diperbolehkan untuk bepergian adalah untuk kepentingan tugas negara atau kepemerintahan bagi para pejabat negara dan anggota DPR.
Selain itu, kalangan pengusaha juga diperkenankan selama itu menyangkut fungsi ekonomi.
Melihat hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari berbagai daerah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang melonggarkan moda transportasi di tengah wabah covid-19.
BACA JUGA: Siap-siap 3 Zodiak Ini Akan Sangat Bahagia Minggu Ini
"Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra, baik darat, laut maupun udara," kata Ketua Umum DP MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (8/5).
Dalam siaran pers tersebut ditandatangani 32 pimpinan MUI daerah. Secara umum MUI tingkat daerah meminta kebijakan pemerintah tidak memicu semakin tersebarnya covid-19 melalui pemudik.
Sementara itu, hal serupa juga dikatakan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, bahwa disiplin adalah kunci penting dalam mengatasi covid-19.
BACA JUGA: Aura Sensualitas 3 Zodiak Ini Ternyata Luar Biasa
Tetapi, HNW sapaan Hidayat mengingatkan kepada pemerintah agar jangan hanya rakyat yang diminta berdisiplin.
"Ketidakdisiplinan warga jangan dijadikan kambing hitam atas belum berhasilnya pemerintah atasi penyebaran bencana nasional covid-19 ini," kata HNW kepada wartawan, Jumat (8/5).
Menurut HNW bahwa masalah ketidakdisplinan harus segera diatasi.
"Permintaan Presiden Jokowi agar kurva penyebaran Covid-19 harus turun pada bulan Mei dengan cara apa pun, sulit akan terwujud, kecuali Pemerintah berdisiplin memberikan keteladanan dalam penanganannya. Salah satunya dengan kebijakan yang tepat, tidak simpang siur/gonta-ganti yang berakibat rakyat bingung atau menilai Pemerintah tidak berdisiplin dan fokus bersatu atasi covid-19," pungkas Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (8/5).(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News