GenPI.co - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui koalisi advokat mengajukan somasi terhadap Menkes Terawan Agus Putranto, Senin 2 November 2020.
Mereka menuntut agar menkes mencabut Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik.
BACA JUGA: Meskes Terawan Tegaskan Pelayanan Rumah Sakit Perlu Ada Perubahan
Koordinator Koalisi Advokat, Muhammad Luthfie Hakim mengatakan, setidaknya ada tiga poin keberatan.
Pertama, protes keberatan atas pilihan waktu penerbitan PMK 24/2020 disaat pandemi covid-19.
"Di saat pemberi kuasa beserta seluruh anggotanya (dokter) tengah menghadapi pandemi covid-19 yang sangat memerlukan kerja sama erat," ujar Lutfhie kepada awak media, Rabu (4/11).
Keberatan kedua, lanjut Luthfie, landasan moral dan etika oenerbitan PMK 24/2020 yang tidak memadai.
Lalu, penambahan prosedur pelayanan radiologi yang akan meningkatkan biaya pelayanan.
Belum lagi adanya ancaman sanksi dari aspek disiplin kedokteran maupun hukum baik perdata maupun pidana jika terjadi sengketa medis akibat anggapan pasien atau keluarganya
“Sengketa medis ini, akibat ketiadaan kompetensi para dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang merawatnya dalam pelayanan radiologi sebagaimana diatur dalam PMK 24/2020,” paparnya.
Keberatan ketiga, diungkapkan Luthfie, atas pertentangan antara PMK 24/2020 dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UUPK) dan berbagai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) sebagai turunannya.
BACA JUGA: Sempat Dituntut Mundur, Menkes Terawan Peroleh Kepercayaan Publik
"Oleh karena itu Koalisi Advokat menyampaikan somasi kepada Menteri Kesehatan untuk segera mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik dalam waktu paling lama tujuh kali 24 jam setelah diterimanya surat ini," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News