GenPI.co - Ketua Komisi 1 DPR, Meutya Hafid memaparkan data yang menyebut bahwa hingga akhir tahun 2020, lebih dari 100 juta data pribadi telah diperjualbelikan.
Hal itu dia disampaikan di Webinar Literasi Digital “Digital Governance: Digital Safety” pada Selasa. (1/11/2020).
BACA JUGA: Bursa Kapolri Munculkan Sejumlah Nama, DPR Angkat Bicara!
Menurut Meutya, kemajuan teknologi informasi telah membuat batas privasi menjadi makin tipis.
Pasalnya, di era digital ini data pribadi hampir selalu digunakan sebelum melakukan transaksi atau berkegiatan di dunia daring.
“Data pribadi tentu tidak hanya nama kita dan alamat, tetapi juga hal-hal yang kita suka dan tidak, siapa teman kita, lebih suka belanja apa dan lainnya,” ujar Meutya.
Adapun, kata Meutya, penyalahgunaan data paling banyak terjadi di e-commerce, telek,omunikasi, layanan publik, hingga media sosial pribadi.
Menurut Meutya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa produk Undang-Undang yang menjamin adanya perlindungan data pribadi.
Namun, UU tersebut masih tersebar di 32 produk hukum. Sehingga kehadiran Undang-Undang baru yang dapat merapikan semua itu, sangat diperlukan.
Saat ini DPR memang telah menggenjot Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun untuk menjadi sebuah produk Undang-Undang, masih membutuhkan waktu yang lama.
“Sudah masuk pembahasan, tetapi setengahnya juga belum. Kemarin dilaporkan sekitar 25 persen,” kata Meutya.
Nantinya, beberapa hal terkait perlindungan data pribadi akan diatur dalam UU tersebut.
Seperti misalnya, kewenangan pemerintah dan swasta untuk menjaga data pribadi,mengawasi data pribadi yang dikelola institusi, hingga bagaimana cara institusi memproses data individu.
BACA JUGA: RUU Ketahanan Keluarga Batal dilanjutkan DPR, Ini Alasannya
“Bagaimana data diamankan, apakah antarlebaga bisa melakukan pertukaran data, menyimpan datanya di mana dll,” kata Meutya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News