GenPI.co - Pemerintah memiliki komitmen besar terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang merupakan pilar penting bagi Indonesia yang beradab, tangguh, dan maju.
Pemerintah juga selalu berupaya untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara virtual untuk Peringatan Hari Hak Asasi Manusia, Kamis, 10 Desember 2020.
BACA JUGA: Dialog Empat Mata Jokowi dan Habib Rizieq, Cak Nun Beber Ini
"Melalui Menkopolhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta bisa diterima dunia internasional," ujarnya dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan.
Sementara itu, di tengah pandemi saat ini, Jokowi mengatakan bahwa seluruh pihak harus terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, dan memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak.
"Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat," imbuhnya.
Pembangunan infrastruktur, Jokowi melanjutkan, juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.
Demikian halnya dengan pembangunan sumber daya manusia yang berjalan dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar.
BACA JUGA: Mantap, Anak & Mantu Jokowi Unggul Perolehan Suara Sementara
"Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News