GenPI.co - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengajak para pemangku kepentingan di bidang maritim untuk bersinergi dalam menjaga sumber daya laut dari praktik illegal fishing.
Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Stakeholder Briefing Kaukus Kelautan di Jakarta, Jumat (22/1/2021).
BACA JUGA: KKP Bangun Tanggul Pelindung Pantai di Lombok
“Di tengah berbagai upaya visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita masih melihat beberapa kegiatan pencurian terkait laut, seperti praktik-praktik illegal dan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,” ujarnya.
Trenggono menjelaskan bahwa terdapat 12 modus operandi yang dipakai oleh pelaku illegal fishing di Indonesia.
BACA JUGA: Rontokkan Hati Ibu-ibu muda, Dimas kini Kipas-kipas Rezeki
Di antaranya tidak mendaratkan ikan di pulau pangkalan, pemalsuan dokumen kapal, registrasi kapal ganda, transhipment, mematikan VMS dan AIS, pelanggaran jalur penangkapan, mark down ukuran kapal, hingga penggunaan alat tangkap ikan terlarang.
Untuk memerangi praktik illegal fishing, KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari memperkuat patroli oleh tim PSDKP, bersinergi dengan penegak hukum, hingga tidak memberikan izin penangkapan ikan pada kapal asing.
“Saat ini KKP telah memastikan tidak ada izin penangkapan ikan untuk kapal asing yang diterbitkan. Sebanyak 5.534 unit kapal perikanan yang telah memiliki izin pusat lebih dari 30 GT merupakan kapal perikanan buatan Indonesia,” jelas Trenggono.
BACA JUGA: Dari Hobi Jadi Hoki, Sari Raup Untung dari Bisnis Lidah Mertua
Menteri KKP berharap dapat memperluas kerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang maritim untuk melahirkan solusi-solusi lain dalam menjaga wilayah laut Indonesia.
Kerja sama itu diharapkan juga dapat mendorong penerapan sanksi tegas bagi para pelaku maupun pihak yang mengambil keuntungan dari praktik illegal fishing pada wilayah perairan.
“Tugas kita bersama untuk mencari solusi komprehensif terhadap pencegahan praktik-praktik lainnya,” paparnya.
Selain itu, melindungi laut beserta sumber daya di dalamnya berarti menjaga kedaulatan sekaligus berupaya mewujudkan pertumbuhan industri kelautan dan perikanan dalam negeri yang berkelanjutan.
“Sudah saatnya kita melakukan langkah strategis untuk mengamankan wilayah laut Indonesia yang begitu luas dan sangat kaya, mewujudkan pertumbuhan industri ekonomi kelautan berdaya saing tinggi, serta memastikan tercapainya ketahanan pangan, terutama sumber protein dari ikan,” kata Trenggono. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News