GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus lebih sistematis.
Berkaca pada penanganan sejak 2015, Mahfud berharap pengendalian menggunakan berbagai inovasi.
BACA JUGA: KLHK: Sebanyak 29 Pariwisata Konservasi Siap Dibuka di New Normal
“Selain itu, harus ada terobosan dan langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan karhutla,” kata Mahfud dalam rapar koordinasi khusus (rakorsus) tingkat menteri di Jakarta, Selasa (9/2).
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan arti penting meningkatkan upaya pencegahan karhutla melalui konsolidasi secara menyeluruh mulai tingkat pusat hingga daerah.
Menurut Mahfud, karhutla pada 2016 yang mencapai 2,61 juta hektare menjadi pelajaran berharga.
Pada 2020, luas lahan yang terbakar mencapai 296.942 hektare alias jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan 2015.
Perhitungan itu mendekati kebenaran faktual di lapangan dengan menggunakan citra resolusi tingi, data hotspot dan firespot, serta verifikasi langsung oleh petugas ke lapangan.
Selain luas karhutla, transboundary haze juga menjadi indikator pemerintah dalam pengendalian karhutla.
Menurut Mahfud, pada 2020 tidak terjadi transboudary haze akibat asap karhutla.
“Lima tahun terakhir ini dunia internasional tidak mempersoalkan transboundary haze. Mudah-mudahan hal ini dapat lebih baik lagi,” kata Mahfud.
Dia menjelaskan, beberapa hal secara lebih teknis dalam pengendalian karhutla terus dikembangkan.
Misalnya, monitoring dan penyebarluasan keberadaan titik hotspot, patroli pencegahan karhutla (mandiri atau terpadu) serta perbaikan dan penataan ekosistem gambut dengan meningkatkan sistem pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT).
Sementara itu, prospek iklim Indonesia sebagaimana disampaikan Deputi Klimatologi BMKG Herizal bahwa hingga semester pertama 2021, La Nina akan bertahan dengan intensitas moderat hingga melemah.
Pada semester kedua, La Nina diprediksi akan hilang. Sementara itu, sebagian wilayah Indonesia diprediksi memiliki curah hujan sedang hingga tinggi hingga Maret-April.
Meskipun demikian, ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai karena mengalami hujan intensitas rendah, seperti Provinsi Riau.
“Oleh karena itu, saya meminta gubernur Riau untuk menetapkan siaga darurat lebih awal agar pencegahan karhutla di sana segera dapat ditanggulangi,” kata Mahfud.
Sementara itu, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat pusat dan daerah serta masyarakat karena pada 2020 tidak terjadi bencana asap.
Siti mengatakan, hal tersebut salah satunya keberhasilan penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC).
“TMC ini harus betul-betul kami persiapkan. Kita harus berhati-hati juga karena pada April-Mei akan menghadapi bulan puasa dan Lebaran, serta masih dalam situasi pandemi covid-19,” tutur Siti.
Terobosan lain yang mendukung keberhasilan pencegahan karhutla ialah peran Masyarakat Peduli Api (MPA) Paralegal.
BACA JUGA: Didukung KLHK, HPN 2020 Gelorakan Pers Cinta Lingkungan
Siti menyampaikan konsep ini dapat diintegrasikan dengan Desa Tangguh Bencana dan Desa Mandiri.
“Untuk itu, perlu dikembangkan mekanisme kompensasi kebijakan insentifnya bagi daerah melalui dana alokasi khusus,” ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News