GenPI.co - Pemerintah melalui usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merekrut 1 juta guru melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, menjelang pendaftaran seleksi pada Maret-April 2021, usulan kebutuhan PPPK dari pemerintah daerah (pemda) belum mencapai kuota satu juta orang.
BACA JUGA: Siap Terima Rapelan, Nih Rincian Perolehan Gaji Perdana PPPK
Data yang disampaikan Plt Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan-RB, Katmoko Ari Sambodo dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI pada 27 Januari 2021 hingga 27 Januari 2021 baru 436 instansi yang memasukkan usulan formasi.
Total formasi PPPK yang diusulkan ke Kemenpan-RB sebanyak 515 ribuan. Artinya kursi kosong masih banyak.
Ari juga menyebut penyebab minimnya usulan kebutuhan formasi PPPK, karena kekhawatiran pemda soal gaji dan tunjangan PPPK.
Karena meski gaji dianggarkan di APBN, tetapi pemda harus menanggung tunjangan PPPK setara PNS.
Kondisi ini sudah diprediksi Koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.
BACA JUGA: Rezeki Nomplok, PPPK Rekrutmen 2019 Bulan Depan Terima Gaji
Satriwan Salim mengatakan Kemendikbud sejak awal tidak terbuka soal kuota satu juta, rekrutmen akan diselesaikan dalam multiyears atau sekaligus.
Hal yang berulangkali ditegaskan, jika direkrut satu juta guru PPPK dan guru honorer yang menjadi peserta, diberikan kesempatan tiga kali tes.
Karena pesryaratan ini, maka hanya yang lulus tes bisa mengisi formasi PPPK, sesuai usulan pemda.
"Kalau sistemnya model begitu bagaimana bisa selesai pemenuhan kebutuhan guru," ujar Satriwan kepada JPNN, Kamis (25/2/2021).
Karenanya, dia menilai pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah guru honorer.
Kekurangan 1,3 juta guru aparatur sipil negara (ASN) sampai 2024, ia yakini tidak akan bisa terpenuhi jika kuota formasi PPPK tidak terisi penuh.
"Ini bentuk kegagalan Kemendikbud, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara meyakinkan pemda agar mengusulkan formasi guru PPPK. Faktanya kan jauh dari kata terpenuhi," beber Satriwan.
P2G juga berharap Mendikbud Nadiem Makarim memenuhi janjinya, membuka seleksi guru CPNS.
Rekrutmen CPNS, tambahnya, akan disambut antusias oleh pemda untuk mengajukan formasi guru yang dibutuhkan.
Sebab, status PNS lebih menjamin posisi guru. Selain itu daerah tidak dibebankan dengan anggaran lagi.
"Kekurangan formasi PPPK lebih baik dialihkan ke CPNS saja. Pasti pemda berlomba-lomba mengajukan usulan kebutuhan formasi guru CPNS," katanya. (*/JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News