GenPI.co - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan untuk mengimpor 1 juta ton beras.
Koordinator Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro mengatakan, impor beras seharusnya harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan waktu panen.
“PSI tidak anti-impor. Tapi masalah waktu penting diperhatikan. Kita panen raya dua kali, April-Mei. Lalu, panen kembali di kisaran Oktober-November " ujar Kokok dalam keterangan resminya, Rabu (17/3).
BACA JUGA: KLB Demokrat Seret Nama Jokowi, PSI Turun Tangan
"Kalau mau impor, seharusnya dilakukan Juni-Agustus, atau Desember-Januari,” imbuhnya.
Pada kenyataannya, rencana impor beras ini langsung menekan harga gabah. Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani beberapa wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram, merosot cukup dalam dari Rp 4.800 per kg pada September 2020.
PSI akan mengerahkan semua struktur yang dimiliki di wilayah untuk mengecek harga gabah.
Dalam informasi yang dikumpulkan PSI, jumlah produksi dan konsumsi beras Indonesia relatif seimbang dengan kecenderungan kurang.
Demi ketahanan pangan, harus ada cadangan. Itulah tugas dan peran utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyediakan.
“Ini yang menimbulkan potensi kecurigaan. Produksi kurang untuk mencukupi konsumsi. Tapi Bulog melaporkan kelebihan stok hingga ratusan ribu ton. Dan tetap pula mau impor. Ini ada apa sebenarnya,?" tegasnya.
Lebih jauh, PSI menegaskan, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan konsumsi beras. Semua kebijakan harus didasari data tersebut.
BACA JUGA: Pentolan PSI Beber Alasan Menurunnya Elektabilitas PDIP, Wah...
Pemerintah diberitakan akan membuka keran impor beras sebanyak sekitar 1 juta ton pada awal tahun ini. Sebelumnya, Bulog mengaku tak mengusulkan pengadaan beras impor pada tahun ini.
Langkah impor beras ini muncul setelah Bulog menerima perintah dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News