Menteri Siti Beber Arti Penting Perlindungan Sumber Daya Genetik

GenPI.co - Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, geopolitik Indonesia yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR Tahun 1993 dan Tahun 1998 menunjukan konsep cara pandangan politik nasional Indonesia.

Hal itu dirumuskan sebagai wawasan nusantara yang memandang tatanan pulau dan lautan serta masyarakat di dalam wilayah NKRI sebagai satu kesatuan wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

BACA JUGA: KLHK Intensifkan Pengaturan Tindak Lanjut UU CK

“Selain itu, dijadikan sebagai landasan visional bagi pembangunan nasional," ujar Siti dalam focus group discussion (FGD) bertajuk Geopolitik dan Perlindungan Sumberdaya Genetik di Indonesia, Selasa, (23/3).

Siti menjelaskan, relevansi penerapan Wawasan Nusantara dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Terdapat enam poin di dalamnya. Pertama, kesadaran akan pentingnya bersatu untuk mencapai tujuan bersama.

Kedua, penguatan jati diri dan ikatan batin bangsa sebagai bangsa yang bermartabat, besar dan disegani.

Ketiga, kesatuan wilayah nasional untuk menjamin keutuhan ruang hidup dan sumber kehidupan bangsa.

Keempat, kesatuan bangsa Indonesia dengan tanah airnya yang menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan bangsa.

Kelima, kesatuan dalam kemajemukan agar bangsa Indonesia tetap bersatu meskipun dari latar belakang yang berbeda-beda untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Keenam, satu kesatuan kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat untuk menjamin kesejahteraan, kedaulatan dan kemerdekaannya.

“Keanekaragaman hayati dan sumber daya genetiknya yang dimiliki Indonesia, selain menjadi potensi yang luar biasa untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia juga menjadi menarik bagi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya tetapi memiliki teknologi untuk dapat memanfaatkannya,” ujar Siti.

BACA JUGA: Pencegahan Virus Corona di KLHK Top Banget

Oleh karena itu, potensi keragaman genetik Indonesia harus dijaga dan dicegah agar tidak beralih kepada pihak asing tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemerintah.

Siti meminta Indonesia sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi perlu memiliki kemampuan penguasaan teknologi untuk dapat mengolah kekayaan tersebut. (*)