GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan komentar terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia selama 2020 melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pendapatan usaha Garuda Indonesia tercatat turun jauh dari 2019 yang sebesar US$ 4,57 miliar menjadi US$ 1,49 miliar.
Penghematan pun dilakukan dengan mengurangi gaji komisaris perseroan dari US$ 944.191 menjadi US$ 745.030.
Namun, gaji direksi PT Garuda Indonesia pada 2020 sebesar US$ 2.156.205, naik dari 2019 yang senilai US$2.141.176.
Menurut Ngorang, seharusnya semua BUMN bisa menyusun rancangan gaji yang tepat untuk jajaran direksi agar kondisi keuangan perusahaan sehat.
“Selain itu, perancangan gaji itu bisa menjamin sila kelima Pancasila, keadilan sosial,” ujarnya kepada GenPI.co, Selasa (20/7).
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu mengatakan bahwa sebaiknya skema gaji tersebut tak hanya diberlakukan untuk BUMN, tetapi juga perusahaan swasta.
“Jadi, terbukti memang perlu ada undang-undang sistem penggajian. Di negara lain saja perbedaan antara gaji pimpinan dengan karyawan biasa tidak sampai ratusan atau ribuan kali lipat,” katanya.
Lebih lanjut, Ngorang menegaskan bahwa laporan tersebut membuktikan ada ketimpangan yang mengakar dalam tubuh perusahan-perusahan di Indonesia, baik BUMN maupun perusahaan swasta.
“Besarnya gaji direksi Garuda itu bisa adalah pertanda jajaran direksi ini memanfaatkan kesempatan,” tegasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News