GenPI.co - Komisi VI DPR RI mendorong dibentuk pansus terhadap dugaan megaskandal yang terjadi di Jiwasraya.
Jiwasraya merupakan BUMN pelat merah yang bergerak di bidang perasuransian yang tengah dilanda gagal bayar terhadap para pemegang polisnya.
BACA JUGA: Aneh bin Ajaib, Pak Jokowi: Bangun Pelabuhan Tapi Tak Ada Jalan?
Hal tersebut diungkap Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, di mana pihaknya akan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) sebagai respons terhadap persoalan yang membelit Jiwasraya.
"Pansus kami dorong karena kondisi di Jiwasraya cukup memprihatinkan. Pansus kami dorong untuk mengetahui apakah persoalan di Jiwasraya terjadi karena salah kelola atau ada hal lain," beber Darmadi Durianto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/12).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Puyeng, Anak Buah Prabowo: Tenang Saja Kangmas...
Menurut Bendahara Megawati Institute itu, sebelum DPR membentuk pansus, sebaiknya pihak Jiwasraya memiliki iktikad baik dengan memaksimalkan instrumen yang mereka miliki untuk menuntaskan segala tunggakan yang ada terhadap nasabahnya.
BACA JUGA: Merasa di PHP Menterinya, Presiden Jokowi Luapkan Kekesalannya
Legislator dari dapil DKI Jakarta III itu mengungkapkan, sebelum di bentuk pansus. Maka mendesak agar Jiwasraya segera membayar delay payment sebanyak 13.095 polis sebesar Rp 11.5 triliun.
"Karena ini bisa menciptakan isu sosial yang menimbulkan biaya sosial yang menjadi beban pemerintah," tegas Darmadi.
BACA JUGA: AHY Terhempas Lagi Masuk Lingkaran Istana? Ini Kata Analis...
Darmadi meyakini, berdasarkan data yang dimilikinya, bahwa Jiwasraya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah membelitnya.
"Komposisi portofolio per september 2019 masih diangka Rp 22 triliun yang bisa dimanfaatkan dengan inovasi dan kreatifitas yang out of the box dari dirut, mestinya bisa diselesaikan 13.095 polis tersebut," ujarnya.
BACA JUGA: Meski Badai Salju, Pasukan Elite China Hormat ke Menhan Prabowo
Menurut Darmadi, ia menyarankan agar Direksi Jiwasraya menyiapkan program quick win agar bisa meminimalkan biaya sosial yang cukup besar yang bisa menciptakan beban besar buat pemerintah.
BACA JUGA: 3 Zodiak Paling Romantis, Nomor 1 Pasangan Idaman
"Salah satunya lewat optimalisasi aset properti yang nilainya Rp 6,7 triliun. Jangan selalu mengandalkan sinergi destructive BUMN atau injeksi dari Holding BUMN sebagai solusi," saran Darmadi.
BACA JUGA: Ingin Langsing, Lemak di Perut Bakal Luntur Dengan 5 Minuman Ini
Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR pada Senin (16/12) kemarin, sejumlah anggota Komisi VI mewacanakan tentang pembentukan pansus sebagai respon sterkait kondisi Jiwasraya saat ini yang dianggap kurang sehat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News