GenPI.co - PT Angkasa Pura II (Persero) menunjukkan kepedulian besar terhadap UMKM di tengah pandemi virus corona (covid-19).
Perusahaan pelat merah itu mendukung nota kesepahaman antara Kementerian BUMN dan Kemenkop UKM tentang pengembangan dan pembinaan koperasi dan UMKM di Jakarta, Jumat (14/8).
BACA JUGA: AP II Punya 7 Fasilitas Touchless di Soetta, Penumpang Pasti Aman
Menkop UKM Teten Masduki berharap bandara-bandara di bawah AP II mendukung perluasan akses pemasaran produk UMKM.
“Caranya adalah dengan menyediakan ruang usaha yang lebih murah,” kata Teten.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa AP II sudah melakukan persiapan untuk mendukung hal tersebut.
Dia mengaku sebelumnya sudah menelepon President Director AP II Muhammad Awaluddin mengenai peran UKM di bandara.
“Jadi, yang disampaikan Pak Teten itu sama dengan pembicaraan saya dengan Pak Awaluddin,” jelas Erick.
Erick juga menuturkan bahwa pihaknya akakan meluncurkan program Pasar Digital (PaDi).
Program itu bertujuan mendukung UMKM agar dapat ikut dalam pengadaan belanja modal BUMN untuk sejumlah kategori pekerjaan dengan nilai Rp 250 juta hingga Rp 14 miliar.
Erick menambahkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menyerap capital expenditure (capex) BUMN.
“Kami memulai dari delapan jenis pekerjaan apakah catering, alat berat dan lain-lainnya,” jelas Erick.
Di sisi lain, Awaluddin menjelaskan bahwa pihaknya memberikan tariff sewa 50 persen lebih murah dari biaya normal untuk UMKM.
Dia menambahkan, pihaknya menyiapkan seratus ruang usaha bagi UMKM di 19 bandara.
Sebanyak hampir 100 ruang usaha yang disiapkan itu antara lain terdapat di Bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu (Deli Serdang).
“Untuk poin-poin lainnya akan dibahas lebih detail setelah adanya MoU antara PT Angkasa Pura II dan Kementerian Koperasi dan UKM,” jelas Awaluddin.
Pihaknya juga mendukung penuh program PaDi yang digagas Kementerian BUMN.
BACA JUGA: Makin Istimewa, Bandara Soetta Punya 3 Fasilitas Baru Kelas Dunia
Awaluddin mengatakan, tender pekerjaan senilai Rp 250 juta sampai Rp 14 miliar akan pindah porsinya ke UMKM.
“Kami akan menata jenis pekerjaan mana saja yang sesuai dengan program PaDi Kementerian BUMN dapat dipindahkan ke pelaku UMKM,” jelas Awaluddin. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News