GenPI.co - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai bisa meninggalkan utang terbesar sepanjang sejarah kepada penggantinya.
Sebab, utang Indonesia hingga akhir Juni 2020 sudah mencapai Rp 5 ribu triliun.
BACA JUGA: Simak, Seruan Jenderal Gatot Nurmantyo Bikin Jantung Copot
Angka itu naik 18 persen hanya dalam tempo satu tahun. Laporan International Debt Statistics (IDS) Bank Dunia pun mengerikan.
Indonesia menempati posisi ketujuh dalam daftar sepuluh negara berpendapatan kecil menengah di dunia dengan utang luar negeri terbesar.
Posisi utang luar negeri Indonesia pada 2019 mencapai angka USD 402,08 miliar atau setara Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775).
Angka tersebut naik 5,9 persen dibandingkan 2018 yang sebesar USD 379,58 miliar atau sekitar Rp 5.608 triliun.
BACA JUGA: Tudingan Presidium KAMI Din Syamsuddin ke Polri Sungguh Ngeri
Utang luar negeri Indonesia pada 2019 meningkat 124 persen dibandingkan 2009.
Pada 2009, utang luar negeri Indonesia “hanya” sebesar USD 179,40 miliar atau setara Rp 2.605 triliun.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Didik J Rachbini, utang pemerintahan Jokowi adalah yang paling besar sepanjang sejarah kepemimpinan negara.
BACA JUGA: Mantan Waketum Gerindra Serang Prabowo Subianto, Telak Pol!
"Presiden sekarang akan mewariskan utang yang sangat besar sepanjang sejarah untuk presiden setelahnya," ujar Didik dalam kuliah umum virtual STIA-LAN Bandung, Rabu (14/10).
Pada 2019, utang luar negeri Indonesia didominasi uang jangka panjang yang mencapai USD 354,54 miliar atau sekitar Rp 5.238 triliun. Sementara itu, utang jangka pendek mencapai USD 44,79 miliar atau sekitar Rp 661 triliun.
Berdasarkan kategori krediturnya, utang luar negeri terbesar Indonesia pada 2019 berasal dari sektor swasta.
Angkanya mencapai USD 181,25 miliar atau sekitar Rp 2.678 triliun. Adapun dari penerbitan surat utang sebesar USD 173,22 miliar atau sekitar Rp 2.559 triliun.
BACA JUGA: Bocoran Ketum Partai Ummat Besutan Amien Rais, Ternyata…
Didik pun meminta DPR memperingatkan pemerintah dan Presiden Jokowi.
Tujuannya ialah agar pemerintah tidak mengandalkan utang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
"DPR harus bicara. Jangan semau gue," kata Didik. (rmol)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News