GenPI.co - Lockdown vs PPKM Mikro, kebijakan mana yang lebih menguntungkan Indonesia? Soal ini, ekonom Bhima Yudhistira menyebut lockdown. Dalihnya, lockdown hanya butuh 6% dari alokasi anggaran infrastruktur 2021.
Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira menyarankan Presiden Jokowi segera mengambil kebijakan lockdown.
Bhima mengatakan lockdown akan menekan risiko kerugian ekonomi mengingat covid-19 sudah naik tak terkendali.
"Lockdown dilakukan justru untuk meminimalisir kerugian ekonomi," ujar Bhima kepada GenPI.co, Sabtu (26/6).
Dia pun memberikan penjabaran soal perbandingan skenario antara lockdown dengan kebijakan PPKM mikro.
"Skenario lockdown dua minggu pada 22 Juni- 5 Juli 2021, pertumbuhan ekonomi satu tahun penuh 2021, lebih dari 3 sampai 4.5 persen," sahutnya.
Bhima menjelaskan risiko kehilangan PDB, yakni Rp 77 tiliun-Rp 308 Triliun.
Selanjutnya, pria asal Pamekasan, Madura itu membandingkan skenario tanpa lockdown pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai -0.5 sampai dengan 2 persen.
"Itu artinya risiko kehilangan PDB sebesar Rp 463 - Rp 848 Triliun," tuturnya.
Dia menyebutkan kebutuhan asumsi lockdown Jakarta per hari membutuhkan dana sebesar Rp 550 miliar.
Oleh karena itu, lockdown selama dua minggu hanya membutuhkan biaya Rp 7,7 triliun.
"Sementara Jakarta asumsinya punya kontribusi 70 persen terhadap perputaran uang nasional," lanjutnya.
Bhima mengalkulasi lockdown nasional sekurangnya membutuhkan biaya Rp 11tiliun-Rp 25 triliun selama 14 hari.
"Biayanya lebih murah dibanding kerugian ekonomi daripada tidak lakukan lockdown," tegasnya.
Dia juga mengatakan jika lockdown berhasil, ekonomi bisa tumbuh lebih solid.
Bhima menegaskan kondisi darurat seperti ini agar kebijakan dari pemerintah jangan menanggung.
"Padahal, biaya lockdown hanya butuh 6 persen dari alokasi anggaran infrastruktur 2021 sebesar Rp 413 triliun. Tidak ada alasan pemerintah menunda lockdown," jelas Bhima. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News