GenPI.co - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon blak-blakan mendesak Pemerintah Jokowi untuk merespons cepat keadaan pelik di sektor perunggasan nasional.
Hal tersebut diungkapkan politikus itu dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter @fadlizon, Selasa (14/9).
Anggota DPR RI itu membeberkan, bahwa saat ini sektor perunggasan dalam kondisi sekarat.
Pasalnya, harga jual daging dan telur tak sebanding dengan harga pakan ternak yang selangit sehingga membuat para peternak menjerit.
"Sektor perunggasan ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, bahkan sekarat. Setiap hari para peternak merugi," jelas Fadli Zon.
"Harga pakan jagung dan pakan, jadi tiap hari naik harganya, sementara harga daging ayam dan telur ayam justru turun. Untuk telur bahkan bukan turun lagi tapi nyungsep," sambungnya.
Selain itu, Fadli Zon juga membeberkan harga yang telah dirilis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Harga pakan ayam menyentuh Rp 6.000-Rp 6.200.
Padahal harga acuan konsumen untuk jagung dengan kadar air 15 persen saat ini Rp 4.500. Harga jagung sudah naik Rp 1.500-Rp 1.700 per kilogram dari harga acuan Permendag No. 7/2020.
Permendag No. 7/2020 sudah dengan jelas mengatur harga acuan pembelian jagung, yaitu di tingkat petani Rp 3.150 dan harga acuan penjualan di konsumen Rp 4.500.
"Harga di kandang untuk 1 kg telur saat ini berkisar Rp 14.000-Rp 15.000. HPP telur untuk harga jagung normal (Rp 4.500) saja sudah Rp 19.000, peternak sudah rugi Rp 5.000 untuk setiap 1 kg telur," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Fadli Zon meminta pemerintah khususnya Kementerian Pertanian untuk menyoroti permasalahan ini.
"Pemerintah khususnya @kementan, @Kemendagri_RI dan @PerumBULOG harusnya bisa stabilkan harga dan jamin ketersediaan jagung untuk peternak," jelasnya.
Fadli Zon pun mengingatkan, jika hal ini tidak segera diperhatikan maka akan jadi kiamat bagi dunia perunggasan nasional.
"Kalau tidak segera dilakukan, maka ini akan jadi kiamat buat dunia perunggasan nasional yang sudah swasembada puluhan tahun. Alas hukum untuk menolong para peternak sudah tersedia, Permendag No. 7 Tahun 2020, tinggal dilaksanakan," bebernya.
Dalam cuitan Fadli Zon tersebut, juga mewakili suara HKTI yang meminta agar pemerintah menyerap kelebihan pasok telur melalui bansos yang diberikan kepada masyarakat.
Penyerapan melalui bansos minimal dilakukan sampai pasar telur kembali normal.
"Usulan lain HKTI, cutting tidak dilakukan pada telur tetas tetapi pada indukan ayam broiler, sehingga meminimalisir rembesan telur tetas ke pasar," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News