Pakar Pertanyakan Skema Crowdfunding di IKN, Jokowi Habis Ide?

GenPI.co - Direktur center of economics and law (Celios) Bhima Yudhistira buka suara soal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diusulkan menggunakan skema urun dana atau crowdfunding.

Bhima menjelaskan konteks urun dana bisa digunakan untuk proyek sosial atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kurang pas IKN menggunakan skema crowdfunding," ujar Bhima kepada GenPI.co, Senin (28/3).

BACA JUGA:  Kepala BIN Beber Kekuatan IKN Nusantara, Top Banget

Bhima menyebut IKN merupakan proyek yang sifatnya komersial terutama di kawasan yang ditujukan sebagai perumahan, taman hiburan hingga fasilitas publik penting lainnya.

Apalagi, kalau targetnya masyarakat di Jabodetabek. Mereka sudah berpikir lokasi IKN sangat jauh dan akan menyulitkan dalam proses berbagai administrasi atau layanan pemerintah.

BACA JUGA:  Jokowi Tegas, Sebut IKN Bukan Proyek Gagah-Gagahan

"Selain itu, urgensi pembangunan IKN juga masih timbul perdebatan dan penolakan di publik, terlebih ada rencana kenaikan pajak PPN pada April mendatang," ucapnya.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan motif urun dana yang diusulkan pemerintah.

BACA JUGA:  Istana Presiden dan Wapres Dipisah di IKN, Ini Alasannya

Padahal, alternatif pembiayaan selain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa dioptimalkan.

"Sehingga opsi urun dana itu bisa sampai dibuka," ucapnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta proses pembangunan IKN Nusantara fleksibel dan lincah mendapatkan skema pendanaan.

Dalam UU IKN ditetapkan, porsi pembangunan dengan menggunakan pembiayaan APBN berkisar 20 persen dari total anggaran sebesar Rp 466 triliun.

Pembiayaannya sendiri akan melibatkan investor dan swasta.

Selain itu, yang terbaru pemerintah menambah pilihan membentuk skema dari crowdfunding (urun dana) dari masyarakat untuk pembangunan IKN. (*)