GenPI.co - Di tengah kontroversi kenaikan harga BBM subsidi rupanya terdapat alasan yang cukup tepat untuk menggambarkan keputusan pemerintah itu.
Pengamat kebijakan ekonomi politik lembaga riset Laboratorium Indonesian 45 (LAB 45) Reyhan Noor menyebut kebijakan itu dinilai tepat dikarenakan faktor harga minyak dunia yang relatif tinggi.
Menurutnya, terdapat dua alasan utama yaitu pertama, harga minyak yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan asumsi makroekonomi di APBN 2022.
“Walaupun tren harga minyak dunia saat ini cenderung menurun, harga tetap lebih tinggi dari yang sudah dianggarkan dalam belanja,” ujar Reyhan dikutip dari ANTARA, Senin (5/9).
Alasan kedua, lanjutnya, adalah uang yang tidak sedikit dari subsidi BBM dapat dialihkan untuk melanjutkan agenda transformasi struktural ekonomi.
Reyhan berpendapat bahwa permasalahan utama penyaluran subsidi BBM sejak dulu adalah efektivitas yang rendah untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Dalam konteks menjaga kesejahteraan dalam kondisi seperti saat ini, uang subsidi BBM akan lebih baik bila disalurkan langsung kepada masyarakat yang masuk ke dalam kriteria membutuhkan,” paparnya.
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, menurut dia, sepertinya akan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dari subsidi BBM.
Sedangkan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang cukup besar memiliki trade-off dari agenda transformasi struktural ekonomi.
Dengan anggaran sebesar Rp650 triliun, banyak agenda kebijakan transformasi struktural ekonomi yang dapat dilakukan.
Sebagai contoh, ujar Reyhan, nilai anggaran tersebut setidaknya setara lebih dari 1.000 kali anggaran pembangunan barang milik negara (BMN) infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2022 sebesar Rp 483 miliar.
“Anggaran yang tidak sedikit tersebut setidaknya dapat membantu pemerintah mempercepat capaian agenda transformasi struktural ekonomi lainnya,” tukas Reyhan.(ANT)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News