GenPI.co - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD blak-blakan membeber dana untuk Papua sebesar Rp 1.000 triliun sebagian dikorupsi.
Mahfud MD mengungkapkan, dana tersebut diberikan sejak dimulainya otonomi khusus atau otsus Papua pada 2001.
Menurut Mahfud MD, bahwa saat wartawan bertanya sudah berapa banyak dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua.
"Saya jawab bahwa sejak otsus dimulai tahun 2001, sudah lebih dari Rp 1.000 triliun dana dari pusat untuk Papua, dan di era Lukas sudah mencapai Rp 500 T lebih. Sekali lagi, yang saya sebutkan sejak era otsus," tegas Mahfud MD melalui keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2022).
Mahfud MD membeberkan, dana Rp 1.000 triliun lebih itu terdiri atas empat sumber. Mulai dana otsus hingga dana belanja kementerian/lembaga.
"Kenapa Rp 1000 T lebih? Karena itu terdiri atas empat sumber dana: dana otsus, dana belanja K/L, dana transfer keuangan dana desa (TKDD), dan PAD. Jadi total dana dari pemerintah pusat untuk Papua sejak tahun 2001," ungkap Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, sebagian dari dana yang telah digelontorkan dikorupsi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan akibat dana dikorupsi berdampak pada kesejahteraan rakyat Papua.
"Sudah lebih dari Rp 1.000 T yang karena sebagian dikorupsi sehingga tidak memberi efek signifikan pada pembangunan dan kesejahteraan saudara-saudara kita orang Papua," tegasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo sependapat tudingan Mahfud MD yang mengatakan pemberian pelbagai macam dana terkait dengan otonomi khusus Papua mencapai Rp 1.000 triliun.
Hal itu diungkapkan staf khusus Sri Mulyani itu melalui akun Twitter-nya, Sabtu (24/9/2022).
Yustinus Prastowo pun membenarkan peryataaan Mahfud MD bahwa selama ini pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran dengan nilai jumbo kepada Papua dan Papua Barat.
"Prof @mohmahfudmd benar, dukungan fiskal untuk Papua & Papua barat cukup besar. Kurun 2002-2021, Dana Otsus & DTI mencapai Rp 138,65 triliun, TKDD sebesar Rp702,30 triliun & belanja K/L sebesar Rp251,29 triliun. Total Rp1.092 triliun. Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua," cuit Yustinus Prastowo.
Yustinus Prastowo membeberkan, alokasi tersebut menunjukkan perhatian yang besar. TKDD per Kapita Papua & Papua Barat lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah.
Menurut Yustinus Prastowo, Papua dan Papua Barat menerima transfer Rp14,7 juta/penduduk dan Rp10,2 juta/penduduk. Lebih besar dari Kaltim yaitu Rp4,9 juta, Aceh Rp6,4 juta, dan NTT Rp4,2 juta.
"Penting mengevaluasi 20 tahun otsus untuk diperbarui. Yaitu lewat peningkatan dan penguatan desain tata kelola yang akuntabel & transparan, peran APIP (melibatkan BPKP) & sinergi antar K/L, pengaturan terkait usulan DTI, serta efektivitas monev & penggunaan sisa Dana Otsus," kata Yustinus Prastowo. (ant/GenPI.co)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News