Demi Indonesia Maju, Pengamat Dukung Menteri Bahlil Perkuat Smelter

GenPI.co - Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memperkuat smelter dalam negeri.

Hal tersebut tak lepas demi tujuan terciptanya Indonesia maju di masa depan, dengan memperkuat investasi melalui pembangunan smelter.

Dengan memperkuat pembangunan smelter dalam negeri, maka kebutuhan hilirisasi sejumlah tambang di Indonesia akan terjawab.

BACA JUGA:  Pembangunan Konstruksi Smelter NTB Serap 2.000 Tenaga Kerja

Demi menyambut Indonesia Emas 2045, Fahmy menilai Indonesia wajib menggalakkan transformasi ekonomi yang menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi industri.

“Saat ini kebutuhan yang harus segera direalisasikan adalah tersedianya smelter dengan jumlah kapasitasnya itu memadai untuk mengolah tambang yang sedemikian besar. Nah investor didorong oleh pemerintah, bisa dari para pengusaha tambang nikel. Kalau selama ini dia (pengusaha, red) gali kemudian dijual begitu ya, maka dengan adanya larangan ekspor tadi dia dipaksa untuk membangun smelter,” ujar Fahmy dari rilis yang diterima GenPI.co, Kamis (2/3).

BACA JUGA:  Jokowi Lepas Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina di Bintan

Salah satu caranya adalah melalui kebijakan pemerintah melarang ekspor bijih mentah nikel, supaya fokus menggejot hilirisasi dalam negeri.

Dengan begitu, Fahmy berharap para pengusaha tambang di Indonesia mau untuk berinvestasi mendirikan smelter.

BACA JUGA:  PLN Siap Pasok Listrik 75 MW ke Smelter Feronikel Milik Antam

“Masalahnya adalah kapasitas smelter untuk melakukan hilirisasi itu belum memadai. Oleh karena itu pemerintah harus mendorong terus dan Bahlil melakukan itu melalui investasi, agar hilirisasi tadi dapat berjalan sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan,” tambah Fahmy.

Fahmy menambahkan, investasi itu juga bisa datang dari konsorsium beberapa perusahaan tambang untuk bersama-sama membangun smelter.

Hanya saja, tinggal bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang dapat menarik minat investor seperti halnya mempermudah perizinan dan memberikan sejumlah insentif.

“Karena kita melihat Indonesia memiliki tambang yang sangat besar, sehingga itu sebenarnya sudah menarik lalu kemudian pemerintah memberikan kemudahan dan insentif, maka saya yakin akan berbondong-bondong investor,” sambung Fahmy.(*)