Menteri Bahlil Minta Freeport Bangun Smelter, Pengamat Ekonomi Beri Dukungan

GenPI.co - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendapat dukungan dari pengamat ekonomi setelah meminta Freeport untuk membangun smelter.

Permintaan itu sebagai bentuk syarat dari Menteri Bahlil kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam pengelolaan tambang emas dan tembaga di Grasberg, Papua.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi pun memuji ide Menteri Bahlil dan mendukungnya untuk mengajukan syarat tersebut kepada PTFI demi kesejahteraan masyarakat di Papua.

BACA JUGA:  Menteri Bahlil Orasi Ilmiah di Universitas Binus, Kolaborasi Pentahelix Percepat Pertumbuhan Ekonomi

“Jadi kalau memenuhi syarat perpanjangan kontrak dengan membangun smelter yang memadai, baik di Gresik maupun di Papua, saya kira itu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Freeport,” ucap Fahmy dari rilis yang diterima GenPI.co, Sabtu (8/7).

Sebagai informasi untuk saat ini, pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur baru mencapai 72 persen dengan menargetkan paling lambat rampung Mei 2024.

BACA JUGA:  Gara-gara Amerika Serikat, Kinerja Menteri Bahlil Dipuji Habis-habisan

Fahmy menuturkan, idealnya pembangunan smelter itu di Papua sebagaimana lokasi tambang yang dikelola oleh Freeport.

“Secara ideal memang harus seperti itu, tetapi kenapa Freeport tidak membangun di Papua, malah membangun di Gresik? Itu menyangkut masalah ketersediaan infrastruktur. Jadi kalau dibangun di Gresik itu memang di kawasan industri dan infrastrukturnya sudah memadai,” bebernya.

BACA JUGA:  Manuver Menteri Bahlil Menuai Sanjungan dari Pakar Ekonomi, Ini Katanya

Oleh sebab itu, Fahmy mendorong agar Menteri Bahlil yang juga tokoh berasal dari Papua dapat membangun infrastruktur dasar dalam mendukung pembangunan smelter di bumi cendrawasih tersebut.

“Tapi kalau di Papua barangkali itu belum memadai (infrastruktur) sehingga perhitungannya akan lebih mahal. Tapi kalau itu memang dibutuhkan ya harus ada juga,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fahmy mengatakan smelter Freeport di Papua harus hadir agar hilirisasi bahan mentah terjadi di Indonesia bukan langsung di ekspor ke luar negeri.

“Paling penting adalah smelter tadi itu memadai, sehingga Freeport tidak lagi mengekspor konsentrat untuk dihilirkan di smelter luar negeri,” katanya.(*)