GenPI.co - Pemerintah mulai menggeber belanja kementerian dan lembaga (K/L) setelah Presiden Prabowo Subianto membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun dari 99 K/L.
Langkah ini diambil setelah pelaksanaan efisiensi anggaran rampung sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan hasil pelaksanaan Inpres tersebut kepada Presiden.
Dalam laporan itu, Sri Mulyani meminta izin untuk merelokasi dan membuka blokir anggaran supaya belanja negara fokus program prioritas.
“Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun, sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” kata Suahasil, dikutip Sabtu (3/5).
Suahasil membeberkan dari total anggaran yang dibuka blokirnya, Rp33,11 triliun untuk restrukturisasi 23 kementerian/lembaga.
Sedangkan Rp53,49 triliun dialokasikan untuk 76 K/L yang telah ada. Alhasil, belanja kementerian/lembaga melonjak drastis sejak Maret 2025.
Dari sebelumnya Rp83,6 triliun pada Februari 2025, belanja meningkat menjadi Rp196,1 triliun pada Maret 2025 atau naik 372,4%.
“Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja. Sekitar 16,9% dari total belanja di APBN sudah terealisasi. Ini sejalan dengan akselerasi pendapatan negara,” ungkap Suahasil.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1% dari target APBN 2025 Rp3.621,3 triliun.
Dari angka tersebut, belanja pemerintah pusat Rp413,2 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp207,1 triliun.
Di samping itu, pendapatan negara sebesar Rp516,1 triliun.
Ini terdiri dari penerimaan pajak Rp322,6 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp77,5 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp115,9 triliun.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News