Penempatan Dana Rp 30 Triliun di Himbara Berpotensi Bermasalah
18 Juli 2020 20:10
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemerintah yang menempatkan dana senilai Rp 30 triliun berpotensi menimbulkan masalah
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemerintah yang menempatkan dana senilai Rp 30 triliun berpotensi menimbulkan masalah
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta dukungan anggaran yang berkeadilan dari APBN.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah jangan hanya cari aman saat menggunakan dana transfer daerah.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bencana tahun 2020 sebesar Rp 5 triliun.
Jokowi bersama dengan jajaran terkait kembali melakukan pembahasan mengenai rencana pemindahan ibu kota negara.
Kombinasi APBN dan investasi membuat Danau Toba akan menjadi sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas dunia,
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 492,5 triliun pada APBN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Biaya pemindahan ibu kota yang disebut bakal ke Kalimantan Timur tentu tak sedikit. Berapa dan dari mana sumber dananya, ya? Kawan GenPI.co kudu tahu hal ini!
Kalimantan Timur disebut Jokowi paling siap jadi calon ibu kota baru Republik Indonesia selanjutnya. Bagaimana infrastruktur di sana?
Kabupaten Mukomuko tidak memiliki kemampuan anggaran sebesar itu untuk membangun seluruh sarana dan prasarana pengembangan objek wisata Danau Nibung.
Banyak anak muda yang memamerkan kekayaannya, padahal mereka hanya karyawan biasa. Bagaimana cara bisa kaya dengan gaji pas-pasan?
Resesi sendiri merupakan kondisi produk bruto menurun atau pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif.
Sebagai kaum milenial dengan penghasilan bulanan UMR, saya sering merasa gaji cepat habis.
Bayi memang memiliki jam tidur yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa, terlebih bagi bayi yang baru lahir.
Keju merupakan sumber protein yang baik untuk perkembangan balita. Selain itu, keju juga bisa dijadikan bahan untuk membuat makanan pendamping ASI (MPASI).
Dr Arifianto juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rekomendasi dari WHO atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menggunakan layanan ini.
