Perluasan Ganjil-Genap Jadi Solusi Kurangi Polusi Udara Termantap

GenPi.co - Sebagai upaya mengatasi polusi udara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 tahun 2019, tentang pengendalian kualitas udara. Salah satu instruksi yang dikeluarkan melaui Ingub tersebut adalah perluasan kebijakan ganjil genap selama musim kemarau.  

Menurut Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, aturan ganjil genap yang sudah diterapkan sejak perhelatan Asian Games 2018 lalu, terbukti telah mengurangi kadar polusi udara di beberapa kawasan. 

“Ya terbukti sangat berpengaruh. Maka dari itu gubernur mengintruksikan untuk melakukan perluasan kebijakan ganjil genap selama musim kemarau, dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum,” ujar Yogi (2/8). 

Baca juga :

Bukti Nyata Kalau Indonesia Memang Negara Tersantai di Dunia

Tampil Glowing, Gibran: Itu Minyak Campur Keringat, Bambang!!

Tiduran di Atas Motor Saat Nunggu Lampu Merah, Pria Ini Nyusruk

Berdasarkan beberapa kajian yang dihimpun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tranportasi merupakan faktor utama penyebab polusi udara di Jakarta. Maka dari itu, solusi tercepat untuk mengatasi pencemaran udara di Jakarta adalah dengan menerapkan pembatasan jumlah transportasi, salah satunya melalui kebijakan ganjil genap. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Dwi Sawung. Menurutnya, aturan ganjil genap cukup berpengaruh dalam mengurangi polusi udara di Jakarta. 

“Pengaruh sih ya, kalau tahun lalu aturan ganjil genap yang diperluas itu berpengaruh. Awalnya kan pas Asian Games ya, itu keliatan bahwa ada pengaruhnya ganjil genap terhadap kualitas udara yang disasar di tempat-tempat yang diberlakukan ganjil genap. Itu keliatan udaranya membaik ya, walaupun tidak massif,” kata Sawung (1/8). 

Perluasan aturan ganjil genap sudah dicantumkan dalam Ingub DKI Jakarta No. 66 tahun 2019, namun hingga saat ini belum ada instruksi lebih lanjut tentang kebijakan tersebut.