GenPI.co - Junta militer Myanmar menyatakan ketidaksetujuan kepada utusan khusus ASEAN yang bermaksud mengunjungi negara itu.
Padahal salah satu konsensus dalam pertemuan ASEAN di Jakarta yang dihadiri Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada April lalu adalah mengizinkan utusan organisasi itu untuk datang.
BACA JUGA: Tantang Perang Israel, Iran Ajak Negara-negara Muslim
Sementara poin lain dalam konsens itu adalah mengakhiri kekerasan, dialog antara militer dan lawan-lawannya dan mengizinkan bantuan kemanusiaan.
Pihak militer beralasan, kondisi keamanan negara sedang tidak stabil sejak kudeta yang mereka jalankan pada 1 Februari lalu.
"Saat ini, kami memprioritaskan keamanan dan stabilitas negara," kata juru bicara dewan militer Mayor Kaung Htet San dalam pengarahan yang disiarkan televisi, Jumat (7/5).
Dia menyebut, hanya setelah Myanmar mencapai level stabilitas tertentu, utusan khusus ASEAN diizinkan untuk datang.
Myanmar sendiri telah dilanda gelombang-gelombang protes selama 3 bulan terakhir.
BACA JUGA: Peneliti KontraS Komentar Soal KKB, Pemerintah Dibuat Terpojok
Dalam rentetan unjuk rasa yang terjadi, sebuah lembaga advokasi yang menyoroti krisis itu menyebut bahwa militer telah memenjarakan 3.700 orang.
Sementara 769 orang tewas akibat kekerasan yang dilakukan militer dalam menghentikan demonstrasi.
Terbaru adalah protes besar yang terjadi di komersial, Yangon. Demonstrasi juga di setidaknya muncul di 10 tempat lain di seluruh negeri.
Junta militer menyebut bahwa pihaknya tengah menghadapi junta mengatakan pihaknya sedang memerangi teroris.
“Pada Jumat, lebih banyak penangkapan penghasut kekerasan telah dilakukan daripada yang diumumkan secara terbuka,” kata Mayor Kaung Htet San.(ant)
BACA JUGA: Pasukan Myanmar Menggila, 5 Demonstran Tewas Ditembak! Ya Allah
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News