GenPI.co - Kematian aktivis vokal Nizar Banat telah menyebabkan situasi tak menentu di Tepi Barat, Palestina.
Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Shtayyeh dalam pernyataan publik di hari Senin (28/6) mengatakan bahwa komisi penyelidikan sedang melakukan tugasnya terkait tewasnya Banat.
Komisi itu sendiri dibentuk oleh Shtayyeh setelah beberapa jam kematian Banat. Diketuai oleh Menteri Kehakiman PA Mohammed al-Shalaldeh komisi ini bertugas menyelidiki seputar tewasnya aktivis berusia 44 tahun itu.
“Komisi penyelidikan melakukan pekerjaannya dengan semua profesionalisme dan transparansi untuk mengklarifikasi kebenaran, dan menempatkan masalah dalam perspektif dalam kerangka hukum Palestina,” kata Shtayyeh dalam pertemuan mingguan kabinet PA di Ramallah.
Dia juga menyebut bahwa mereka yang ditemukan terkait dengan kematian Banat akan dirujuk ke otoritas kehakiman yang kompeten.
Pernyataannya dipandang sebagai upaya untuk menenangkan situasi setelah berhari-hari protes oleh warga Palestina terhadap PA.
“Hak Palestina atas kebebasan berekspresi “sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang merupakan bagian dari budaya rakyat kami,” tutur Shtayyeh lagi.
Dia juga menegaskan penghormatan terhadap independensi peradilan dan keputusannya, dan menghormati kebebasan pers dan media.
Shtayyeh juga mendesak warga Palestina untuk menunjukkan semangat tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mendistorsi masalah demi agenda politik dan pencemaran nama baik.
Sementara itu, beberapa wartawan Palestina melakukan aksi duduk di depan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Ramallah.
Mereka untuk menuntut perlindungan internasional setelah mereka diserang oleh petugas polisi PA dan aktivis Fatah saat meliput protes atas kematian Banat.
Para wartawan mengatakan bahwa banyak dari mereka menjadi sasaran kekerasan fisik dan verbal dan kamera mereka dihancurkan dan telepon genggam disita oleh petugas keamanan PA dan anggota Fatah.
Kelompok hak asasi manusia Palestina mengecam serangan oleh personel keamanan berseragam dan tidak berseragam terhadap peserta dalam pertemuan damai baru-baru ini.
“Dengan kekuatan berlebihan, petugas keamanan memukuli dengan pentungan, melempari batu, dan menyeret pengunjuk rasa di tanah,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan darurat di Ramallah.
Kelompok hak asasi manusia menggarisbawahi bahwa hak atas kebebasan berkumpul dan berekspresi secara damai harus dihormati sebagai hak konstitusional, dijamin oleh Hukum Dasar Palestina dan konvensi hak asasi manusia internasional.
‘Penyalahgunaan hak-hak ini mencerminkan kejahatan konstitusional dan pelanggaran berat terhadap kewajiban Palestina yang timbul dari aksesi ke konvensi internasional,” pungkas kelompok itu.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News