GenPI.co - Pejabat PBB yang ditugaskan untuk menyelidiki hak asasi manusia di Iran mendukung penyelidikan independen terhadap peran presiden terpilih baru Teheran, Ebrahim Raisi.
Dia diduga terlibat dalam eksekusi massal yang diperintahkan negara pada tahun 1988 ketika menjadi wakil jaksa Teheran.
“Saya pikir sudah waktunya dan sangat penting sekarang bahwa Tuan Raisi adalah presiden [-terpilih] bahwa kita mulai menyelidiki apa yang terjadi pada tahun 1988 dan peran individu,” Javaid Rehman, pelapor khusus ketiga tentang situasi hak asasi manusia (HAM) di Iran, kepada Reuters dilansir Rabu (30/6).
Rehman mengatakan pihaknya memiliki keprihatinan terhadap peran yang dimainkan Raisi secara historis dalam peristiwa pelanggaran HAM tersebut.
"Kami telah melakukan komunikasi dengan Republik Islam Iran karena kami khawatir akan ada lagi kebijakan untuk benar-benar menghancurkan kuburan, atau mungkin ada beberapa aktivitas untuk menghancurkan bukti kuburan massal," katanya lagi.
Pada hari Senin, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memuji catatan Raisi sebagai kepala peradilan.
"Tindakan Tuan Raisi selama mandatnya (sebagai kepala) kehakiman... menghidupkan kembali kepercayaan rakyat pada lembaga ini,” kata Khamenei dalam pidatonya kepada pejabat kehakiman, menurut situs web Iran.
Raisi terpilih awal bulan ini dengan hampir 62% suara yang melihat rekor jumlah pemilih yang rendah setelah lawan utamanya didiskualifikasi.
Dia yang sebelumnya ditunjuk oleh Khamenei sebagai kepala peradilan tahun 2019, menggantikan Presiden Hassan Rouhani relatif moderat.
Peradilan Iran secara teratur dikritik oleh PBB dan organisasi non-pemerintah Barat karena dugaan pelanggaran hak.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan Selasa bahwa setidaknya 95 orang telah dieksekusi di Iran sepanjang tahun ini, termasuk enam wanita.
Bicara kepada kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, dia membeber setidaknya empat pelaku anak di Iran menghadapi "eksekusi dalam waktu dekat."
Bachelet mengatakan Iran sering menjatuhkan hukuman mati berdasarkan pengakuan paksa yang diambil melalui penyiksaan atau setelah pelanggaran serius terhadap hak atas pengadilan yang adil.
Raisi ada dalam daftar hitam pejabat Iran yang dikenai sanksi oleh Washington, Dia dianggap terlibat dalam “penumpasan brutal” terhadap protes dan “eksekusi di luar hukum terhadap ribuan tahanan politik pada tahun 1988.
Namun semua tuduhan tersebut dibantah oleh Ebrahim Raisi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News