Jokowi Panggil Prabowo Terkait Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina

GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil Prabowo Subianto terkait proposal perdamaian Rusia dan Ukraina.

Hal tersebut dikonfirmasi secara langsung oleh Bey Machmudin selaku Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden RI.

Bey mengatakan bahwa Prabowo menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (9/6) sore.

BACA JUGA:  Elektabilitas Anies Baswedan Kalah dari Prabowo dan Ganjar, Demokrat Khawatir

"Betul Pak Menhan dipanggil Bapak Presiden ke Istana Merdeka sore ini. Biasa Bapak Presiden memanggil menteri-menterinya, tentunya ada hal yang perlu dibahas atau didiskusikan dengan menteri yang dipanggil," ujar Bey.

Pertemuan tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah Presiden Jokowi menyatakan akan memanggil Menhan Prabowo berkenaan dengan usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, pada Sabtu (3/6).

BACA JUGA:  Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina dari Prabowo Jadi Sorotan Seskab

Menurut Bey, Presiden Jokowi pasti sudah sempat menanyakan perihal usulan proposal damai tersebut kepada Menhan.

Kendati demikian, Bey menekankan bahwa pada saatnya nanti Presiden Jokowi akan menjelaskan lebih lanjut hasil pembahasan tersebut.

BACA JUGA:  Gerindra Bocorkan Kode Presiden Jokowi Dukung Prabowo Subianto Capres 2024

"Bapak Presiden tentunya sudah menanyakan terkait masalah (usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina) ini. Tapi untuk hasil pembahasannya apa, pada saatnya Bapak Presiden akan menyampaikan langsung pada teman-teman media," ujar Bey.

Sebelumnya Prabowo sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.

Usulan dari Prabowo itu terlontar saat menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada hari Sabtu (3/6).

Ada empat usulan dari Prabowo, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai daerah sengketa.(Ant)