GenPI.co - Palestina ingin Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara akhir bulan ini mengenai permintaan mereka untuk keanggotaan penuh di PBB.
Dilansir AP News, Amerika Serikat pada Rabu menegaskan kembali bahwa Israel dan Palestina harus terlebih dahulu merundingkan perjanjian perdamaian.
Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB, mengatakan 140 negara mengakui negara Palestina, dan “kami yakin inilah saat yang tepat bagi negara kami untuk menjadi anggota penuh di PBB.”
Mansour meminta Dewan Keamanan pada hari Selasa untuk mempertimbangkan permohonan baru Palestina untuk menjadi anggota pada bulan April.
Hal itu didukung Kelompok Arab yang beranggotakan 22 negara di PBB, Organisasi Kerja Sama Islam yang beranggotakan 57 negara, dan Gerakan Non-Blok yang beranggotakan 120 negara.
Dia mengatakan kepada beberapa wartawan pada hari Rabu bahwa dia mengharapkan Komite Tetap Anggota Baru dewan, yang mencakup seluruh 15 negara dewan, untuk bertemu secara tertutup untuk mempertimbangkan permohonan tersebut sebelum akhir bulan suci Ramadan pada 9 April.
Mansour mengatakan dia kemudian mengharapkan Dewan Keamanan untuk melakukan pemungutan suara atas permintaan Palestina untuk keanggotaan penuh PBB pada pertemuan bulanan mengenai Timur Tengah, yang diadakan di tingkat menteri pada tanggal 18 April.
Tujuh dari 15 anggota dewan mengakui negara Palestina, yakni China, Rusia, Ekuador, Mozambik, Aljazair, Guyana, dan Sierra Leone.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller ditanya pada hari Rabu apakah AS akan memveto keanggotaan penuh Palestina.
“Saya tidak akan berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi nanti,” jawabnya.
Ia mengatakan diplomasi intensif telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir untuk mendirikan negara Palestina dengan jaminan keamanan bagi Israel yang didukung Amerika Serikat.
Namun Miller mengatakan hal itu harus dilakukan melalui negosiasi langsung Palestina-Israel, “sesuatu yang kami upayakan saat ini, dan bukan di PBB.”
Wakil Duta Besar AS Robert Wood menunjukkan hambatan lain.
Kongres AS telah mengadopsi undang-undang “yang pada intinya mengatakan bahwa jika Dewan Keamanan menyetujui keanggotaan penuh Palestina di luar perjanjian bilateral antara Israel dan Palestina, pendanaan (AS) akan dipotong ke dalam sistem PBB.”
“Kami terikat oleh hukum AS,” katanya kepada beberapa wartawan, Rabu. “Jadi harapan kami adalah mereka tidak mengejar hal itu, tapi itu terserah mereka.”
Mansour, duta besar Palestina, mengatakan bahwa merupakan “hak alami dan hukum” Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB dan menyatakan, “Biarkan prosesnya berlangsung.” (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News