Virus Corona, China Tolak Warganya yang Pulang dari Indonesia

GenPI.co - Kebijakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China, yang kini menolak warganya sendiri yang akan pulang dari Indonesia, menjadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

BACA JUGA: Terlalu Cinta, 5 Zodiak Ini Jadi Sangat Curiga dan Cemburu Buta

Didik menyampaikan hal tersebut, pascatertahannya 208 orang WN China di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, saat akan melakukan penerbangan pada Jumat (3/4) lalu hingga akhirnya batal kembali ke Negeri Tirai Bambu itu.

"Serasa ada kebijakan ganda yang diambil pemerintah China," beber politikus Demokrat itu, Minggu (5/4).

BACA JUGA: Luar Biasa, 5 Zodiak Ini Kariernya Bakal Kinclong di Bulan April

Anggota Komisi III DPR RI ini juga sudah mengonfirmasi soal tertahannya WN China ke pihak Angkasa Pura dan dibenarkan.

Menurut Didik, saat awal penyebaran COVID-19 di Wuhan, otoritas China menarik pulang warga negaranya dari berbagai negara. 

BACA JUGA: Alhamdulillah, Obat Ini Terbukti Manjur untuk Pasien Virus Corona

Namun, kebijakannya berbeda saat WN China mau pulang dari Indonesia dalam kondisi sekarang, justru tidak diizinkan.

Hal tersebut menurut Didik tentu memunculkan banyak tanda tanya dari publik. 

Apakah ada kebijakan lain dari China terkait dengan warga negaranya dan penangangan virus corona di Indonesia.

BACA JUGA: Annisa Pohan Sudah Ikhlas Terjangkiti Virus Corona, Ini Hasilnya

Atau mungkin China khawatir Indonesia menjadi sumber penularan baru yang tidak bisa ditoleransi?

"Kalau menilik pernyataan Xi Jinping beberapa hari yang lalu, tentang keyakinan beliau bahwa Indonesia bisa mengatasi Corona, seharusnya pertanyaan terakhir itu tidak relevan," jelas Didik.

BACA JUGA: Bikin Dag-Dig-Dug, Ternyata 4 Zodiak Ini Sering Berfantasi Hot

Maka dari itu, Didik pun mendorong agar pemerintah Indonesia mempertanyakan kepada pemerintahan Presiden Xi Jinping, maupun Kedutaan Besarnya di Jakarta, terkait penolakan mereka terhadap WN China yang ingin meninggalkan Indonesia.

"Tentu pemerintah mempunyai otoritas lebih untuk memberikan keterangan. Agar tidak terjadi kekhawatiran dan spekulasi publik yang berlebihan, sebaiknya pemerintah segera membuat terang masalah ini dengan menjelaskan kepada masyarakat," pungkas Didik.(*)