GenPI.co - Ribuan dokter di Korea Selatan mogok kerja selama tiga hari setelah kasus covid-19 di negaranya kembali membeludak. Para dokter mogok kerja karena memprotes beberapa rencana pemerintah.
Salah satunya usulan menambah jumlah dokter untuk mengantisipasi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Saat ini, sejumlah dokter magang masih mogok kerja, sementara ribuan dokter lainnya akan mogok kerja selama tiga hari mulai Rabu (26/8).
BACA JUGA: Gegara Covid-19, PM Inggris Boris Johnson akan Mengundurkan Diri
Aksi protes itu berlangsung saat Korsel mengumumkan 320 orang positif tertular COVID-19 dalam 24 jam terakhir pada Selasa (25/8) malam. Dalam waktu lebih dari satu minggu, jumlah kasus positif harian di Korsel mencapai angka tiga digit.
Mogok kerja para dokter hari ini menyebabkan lima rumah sakit umum utama di Korsel membatasi jam operasional dan menunda waktu operasi pasien, demikian isi berita kantor berita resmi, Yonhap.
Kelompok dokter awal minggu ini telah menyepakati isi perjanjian dengan pemerintah, yang salah satunya menjamin mereka akan terus merawat pasien COVID-19. Namun, dua pihak belum menyepakati berbagai persoalan lain yang lebih luas.
“Pemerintah saat ini tidak lagi punya pilihan kecuali menempuh jalur hukum seperti perintah agar mereka kembali bekerja dan tidak menempatkan nyawa serta keselamatan masyarakat dalam bahaya,” kata Menteri Kesehatan Korsel, Park Neung-hoo saat sesi pengarahan.
“Kami meminta seluruh dokter magang dan dokter lainnya untuk segera kembali bekerja,” ujar dia.
Ia mengatakan Asosiasi Dokter Korea Selatan (KMA) dan Asosiasi Dokter Magang Korea Selatan (KIRA) telah menolak beberapa tawaran pemerintah.
KMA melalui siaran tertulisnya mengatakan komunitas kedokteran selalu terbuka terhadap seluruh kemungkinan yang ada saat bernegosiasi dengan pemerintah. Para dokter, menurut KMA, juga tidak menginginkan mogok kerja terjadi.
“Kami sungguh ingin kembali,” kata KMA. “Kami meminta kalian semua, warga Korsel, untuk mendengar suara kami sehingga kami dapat secepatnya bertemu dengan para pasien,” sebut KMA.
Para anggota KMA dan KIRA mengatakan menentang beberapa rencana pemerintah, antara lain, peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran pada beberapa tahun ke depan, pendirian universitas kedokteran negeri, perluasan fasilitas asuransi yang turut mencakup pengobatan alternatif, serta peningkatan opsi konsultasi dokter via telepon.
BACA JUGA: Tanda-tanda Kalah, Penasihat Senior Mulai Tinggalkan Donald Trump
Mereka menilai anggaran lebih yang tersedia sebaiknya dialokasikan untuk meningkatkan gaji dokter magang sehingga mereka terdorong untuk praktik di luar Kota Seoul, yaitu daerah-daerah pinggiran yang membutuhkan banyak tenaga kesehatan profesional. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News