GenPI.co - Pemerintah Inggris mengumumkan rencana melarang impor barang-barang yang dicurigai menggunakan kerja paksa etnis Uighur di provinsi Xinjiang, China.
Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengungkapkan rencana itu, yang juga memasukkan undang-undang lebih ketat tentang ekspor barang atau teknologi yang dapat digunakan untuk penindasan.
BACA JUGA: Duh, Perwira Pasukan AS Diduga Terlibat Kerusuhan di Capitol Hill
"Pendekatan kami terhadap China berakar dari nilai dan kepentingan kami," ujar Raab dalam pernyataannya, seperti dilansir Aljazeera, Senin (11/1/2021).
Hubungan Inggris dan China memang semakin dingin selama dua tahun terakhir, terutama atas kritik London terhadap tindakan keras terhadap juru kampanye demokrasi di Hong Kong.
Inggris juga mengkritik perlakuan terhadap Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, dengan pemerintah menyebut bukti bahwa mereka dipaksa untuk memproduksi kapas yang sangat meresahkan.
Pemerintah Inggris prihatin bahwa industri tekstil tidak memeriksa dengan cukup cermat apakah barang dari Xinjiang, yang memasok hampir seperempat kapas dunia, dibuat dengan menggunakan kerja paksa.
Sementara, mantan pemimpin Partai Konservatif Iain Duncan Smith menambahkan sangat menyambut baik rencana itu tetapi mengatakan itu tidak cukup untuk menangani masalah yang berkembang yang dihadapi di China.
BACA JUGA: Pekan Depan, India Berikan Vaksin Covid-19 ke 1,3 Miliar Warganya
Selai itu, Duta Besar China, Liu Xiaoming menerangkan hubungan antara kedua negara bergantung pada apakah Inggris melihat China sebagai mitra atau saingan.
China juga menyangkal kerja paksa digunakan dalam industri kapasnya dan mengatakan bahwa kamp-kamp yang ada di Xinjiang adalah sekolah pelatihan kejuruan, sedangkan pabrik adalah bagian dari skema pengentasan kemiskinan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News