GenPI.co - Rusia menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negerinya menyusul banyaknya pengunjuk rasa yang mendukung pemimpin oposisi Alexey Navalny, dalam beberapa waktu terakhir ini.
Sebelumnya, pada Sabtu (23/1/2021), AS ikut berkomentar terkait penggunaan taktik keras Rusia terhadap pengunjuk rasa dan jurnalis akhir pekan ini di kota-kota di seluruh Rusia.
BACA JUGA: Kapal Induk Amerika Tantang Bomber Nuklir China, Pemenangnya?
Dilaporkan memang puluhan ribu orang turun ke jalan untuk mendukung Navalny, yang ditangkap saat kembali ke Moskow akhir pekan lalu, setelah berbulan-bulan menjalani perawatan di Jerman karena keracunan.
Lebih dari 3.500 demonstran ditahan dalam protes di seluruh negeri, dengan beberapa terluka dalam bentrokan dengan polisi di Moskow.
Juru bicara Presiden Vladimir Putin, Dmitry Peskov menegur Kedutaan AS yang ikut campur tangan tentang kerusuhan, karena ini mutlak urusan dalam negeri Rusia.
“Tentu saja, publikasi itu tidak tepat. Dan tentu saja, secara tidak langsung, mereka benar-benar campur tangan dalam urusan internal kami," ucap Peskov dalam pernyataannya, seperti dilansir dari Aljazeera, Senin (25/1/2021).
Namun, Peskov juga memberikan nada yang lebih berdamai dan mengatakan Rusia siap untuk melakukan dialog dengan pemerintahan AS era Joe Biden, yang telah berjanji untuk membangun kembali koalisi sekutu Eropa melawan Kremlin.
“Ini akan menjadi dialog di mana, tentu saja, perbedaan harus dinyatakan lebih luas. Tapi pada saat yang sama, dialog adalah kemungkinan untuk menemukan beberapa inti rasional, bagian-bagian kecil di mana hubungan kita semakin dekat,” jelasnya.
Sebagai informasi, Moskow dan Washington memang kerap terpecah belah dalam beberapa masalah.
BACA JUGA: Protes Pemerintah, Warga India Bawa Traktor Saat Demo di Ibu Kota
AS telah berulang kali mengutuk dukungan Rusia terhadap separatis Ukraina, serta dukungannya terhadap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dan intervensinya dalam perang saudara Libya.
Pejabat intelijen AS juga menuduh agen Rusia berusaha mencampuri pemilihan presiden 2016 negara itu melalui peretasan, manipulasi media sosial, dan rilis informasi yang tidak diperoleh yang dimaksudkan untuk merugikan calon Hillary Clinton.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News