Kudeta Myanmar Picu Protes Dunia, LSM Beri Ultimatum ke PBB

GenPI.co - Tindakan Kudeta Myanmar oleh pihak militer disebut banyak pihak sungguh merupakan perilaku yang buruk dan sangat mengancam proses demokrasi dan melahirkan impuniti pelanggaran HAM.

Padahal, Myanmar baru saja memulai kehidupan demokrasi sejak tahun 2011, setelah 60 tahun dikuasai pemerintahan militer. 

Sebagai aksi solidaritas, INFID (Internasional NGO Forum on Indonesian Development) menolak terhadap pengambilalihan kekuasaan dengan cara kudeta militer di Myanmar. 

BACA JUGA: Mantan Tokoh Demokrat Bilang Kudeta, Isinya Nancap Banget

Pertama, kudeta militer merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum dan sosial-politik. Kudeta militer merupakan pengingkaran dan pengabaian terhadap suara rakyat melalui Pemilu sebagai mekanisme yang demokratis. 

Kedua, menolak pemerintahan otoriter di masa lalu maupun sekarang, karena berlawanan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. 

Dan ketiga, ide di belakang kudeta militer, di mana demokrasi dibatalkan, sesungguhnya terinspirasi oleh pemerintahan model China yang dianggap sebagai model pembangunan yang menjanjikan.

INFID (International NGO Forum for Indonesian Development) merasa berduka dan turut simpati terhadap warga negara Myanmar. 

"Kami berharap keadaan Myanmar dapat pulih, pemerintahan dapat dikembalikan kepada pemenang pemilu yang diselenggarakan secara demokratis," ujar Abdul Waidl, perwakilan INFID dalam keterangan resmi yang diterima GenPI.co, Selasa (2/2)

INFID juga menyerukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Perseritakan Bangsa-bangsa (PBB) harus secara tegas mengecam dan tidak mendukung pemerintahan hasil kudeta militer dan meminta pengembalian pemerintahan kepada pemenang Pemilu Nopember 2020 yang lalu.

2) Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) harus memberikan pernyataan simpati kepada warga negara Myanmar dan mengecam tindakan kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar.

BACA JUGA: AS Ancam Beri Sanksi Atas Kudeta Militer di Myanmar

3) Pemerintah Indonesia agar memberikan travel warning kepada seluruh WNI yang ada di Myanmar, dan memberikan simpati kepada warga negara Myanmar yang terluka lahir dan batin dalam proses penguatan demokrasi.

4) Seluruh elemen masyarakat sipil pro demokrasi dunia agar bersatu padu bersuara lantang mengecam dan menentang tindakan kudeta militer Myanmar, memberi simpati kepada warga negara Myanmar, dan membantu warga negara Myanmar untuk menegakkan kembali konstitusi negara yang menghormati hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak- hak sipil dalam pemerintahan.(*)